Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

DPRD Minta Dishub Kota Bogor Susun Skenario Pendanaan Biskita Transpakuan

BOGOR-KITA.com, BOGOR – DPRD Kota Bogor memberikan tekanan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor agar segera menyiapkan skenario pendanaan program Biskita Trans Pakuan.

Hal ini menyusul tidak dilanjutkannya perpanjangan subsidi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan pentingnya langkah cepat Dishub agar masyarakat mendapatkan kepastian keberlanjutan program Biskita.

“Semua skenario, kajian teknokrat, dan sistem pelayanan harus segera disiapkan. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan pernyataan, dan kita harus bersiap,” ujar Rusli, Rabu (15/1/2025).

Rusli meminta agar kajian dan perencanaan yang dilakukan Dishub mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan bahwa program Biskita sudah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang penyediaan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Namun, Rusli menilai perlu adanya optimalisasi, termasuk integrasi antar koridor dan penyelarasan dengan program rerouting angkot. Bahkan ia menyarankan agar Dishub mencontoh pengelolaan TransJakarta jika diperlukan.

“Kalau memang tidak bisa menyusun, tinggal mencontek saja ke Jakarta terkait pengelolaan TransJakarta. Yang penting masyarakat terlayani kebutuhan dasarnya,” tegasnya.

Selain itu, ia meminta Dishub Kota Bogor untuk menggandeng Organda Kota Bogor agar semua badan hukum transportasi di Kota Bogor terlibat, sehingga konflik horizontal dapat dihindari.

“Semua pemilik angkot, koperasi, dan badan hukum transportasi harus dilibatkan. Ini program yang baik dan membutuhkan dukungan semua pihak,” katanya.

Rusli juga mengkritik perencanaan transportasi Kota Bogor dalam 10 tahun terakhir yang dinilainya tidak berjalan baik. Ia berharap program Biskita tidak bernasib sama seperti Trans Pakuan yang gagal di masa lalu.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, Rusli mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin, memasukkan program penataan transportasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RPJPD sudah ada, dan di dalamnya tertuang bahwa penataan transportasi membutuhkan Rencana Induk Transportasi. Semoga program ini masuk dalam RPJMD,” tuturnya.

Rusli juga mengapresiasi langkah PJ Wali Kota Bogor yang telah mengalokasikan Rp10 miliar dalam APBD 2025 dan berencana menambahkan Rp11 miliar di APBD Perubahan 2025 untuk mendukung program Biskita.

“Kami di DPRD akan terus mendukung dari sisi anggaran asalkan kajian dan perencanaannya matang. Semoga Biskita kembali mengaspal dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.