Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

DPRD Jabar Pertanyakan Permohonan Rp230 M untuk RSUD Parung

BOGOR-KITA.com, PARUNG – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Iwan Suryawan turut serta dalam kunjungan kerja ke RSUD Parung, Desa Cogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Rabu (11/5/2022). Turut hadir pada kunjungan kerja itu antara lain Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat.

Dalam kunjungannya tersebut, Iwan Suryawan ingin meninjau langsung bantuan Provinsi Jawa Barat senilai Rp93 miliar di tahap 1 2020 yang digunakan untuk pembangunan gedung A RSUD Parung dan mendengar langsung secara rinci terkait keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Kesehatan yang meminta kembali Banprov di tahun 2023 sebesar Rp230 miliar.

“Kami ingin melihat road mapnya seperti apa, masih berkutat di fisik saja, bahkan kalau dilihat dari RPJMDnya tidak terlihat sisi pelayanan di situ, kapan harus melayani tadi di poin nomer 5, padahal tadi kita sudah sepakat untuk tahun 2022 Desember ini sudah bisa soft launching,” ujar Iwan Suryawan.

Kemudian mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor ini juga menegaskan dan ingin meyakinkan terkait alat-alat penunjang fisik ini dimana kewenangannya semua ada di Kabupaten Bogor.

“Dengan kondisi Kabupaten Bogor saat ini dalam pengadaan apakah yakin ?, kalau kita yakin terjadi tapi semua adanya semua di pemilik proyek ini mulai dari alatnya, SDM, dan sementara saya tidak melihat adanya proses awalan sebuah rumah sakit, biasanya kan dari tipe C dulu lalu ke B dan seterusnya, kemudian penyedia SDM darimana ?, mungkin sudah ada plan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, tapi kita harus ada hitung-hitungannya untuk dimasukan ke provinsi yang nantinya juga pasti dihitung lagi, nah kita ini ingin bukan gambaran utuh bukan hanya fisik saja, pembangunan fisiknya saja bermasalah, sampai 2 kali perpanjangan,” papar Iwan.

Dirinya pun mempertanyakan bantuan Provinsi yang jumlahnya jika ditotal dengan permohonan 2023 mencapai Rp323 miliar. []

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.