Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

DPRD Jabar Pelajari Ranperda Dana Cadangan Daerah

BOGOR-KITA.com, SERANG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi kantor DPRD DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Banten terkait dengan usulan Ranperda Dana Cadangan Daerah (DCD) yang telah diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ranperda DCD tersebut merupakan dana yang dikhususkan untuk pembiayaan pemilihan gubernur tahun 2024 mendatang.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan pihaknya melihat Provinsi DKI Jakarta telah mempunyai perda 10 tentang dana cadangan yang berasal dari dana silpa yang ingin dirinya lihat dan pelajari.

“Kunjungan ini untuk melaksanakan proses terkait dengan dana cadangan rencana pilgub Jawa Barat tahun 2024 dan DKI Jakarta sebenarnya sudah ada perda Dana Cadangan yang berasal dari dana silpa namun perda tersebut telah dicabut karena terkait dengan LHPB BPK namun DKI akan membuat kembali perda tersebut,” ujarnya di Kantor DPRD Provinsi Banten,  Rabu (6/10/2021).

Namun demikian, menurut Achdar DPRD Provinsi Banten memang belum mempunyai perda DCD, tapi akan membuat perda tersebut untuk pemilihan Gubernur Banten kedepan.

“Kalau provinsi Banten, walaupun ternyata mereka belum mempunyai dana cadangan, namun provinsi Banten akan membuat ranperda dana cadangan mereka untuk pemilihan gubernur Banten nantinya,” tambah Achdar.

Selanjutnya, Achdar menjelaskan dinas serta biro terkait Ranperda itu akan melengkapi bahan dan data untuk ditindaklanjuti dan dibahas oleh Bapemperda DPRD Jabar, sehingga nantinya bisa dilaporkan dalam Rapat Paripurna dan Ranperda, serta dilanjutkan pembahasan lebih lanjut baik di komisi atau pansus DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Selanjutkan biro hukum, BKD dan OPD terkait harus melengkapi bahan dan data yang diperlukan sehingga bisa dibahas secara intern oleh Bapemperda, sehingga nantinya bisa dilaporkan di paripurna DPRD bahwa Ranperda Dana Cadangan Daerah bisa ditindaklanjuti baik pembahasan komisi atau pansus,” tutup Achdar. [] Hari/Humas DPRD Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *