Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

DPRD: Harga Satuan Pembangunan Rutilahu Jawa Barat Perlu Ditingkatkan

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu ) di Desa Cimanggu, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (14/10/2021) (Humas DPRD Jabar/ Zulkifli Reza)

BOGOR-KITA.com, BANDUNG BARAT –  Program pembangunan proyek Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di  Kabupaten Bandung Barat ditingkatkan jumlah dan anggarannya, mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah tinggal yang layak.

Anggota Komisi IV Daddy Rohanady mengatakan bahwa pada tahun 2021 ini ada penambahan 31.500 rumah yang satuannya menghabiskan anggaran Rp17,5 juta. Jumlah tersebut naik 11.500 unit dari sebelumnya.

“Sebenarnya pada tahun 2021 program ini ada tambahan, dimana regulernya itu 20.000 rumah, tetapi ada kekurangan sekitar 11.500 jadi tahun ini bertambah sekitar 31.500 dengan biaya satuan per unitnya itu masih di angka 17,5 juta,” ucapnya.

Daddy mengatakan bahwa Komisi IV mempunyai keinginan meningkatkan harga satuannya menjadi Rp25 juta termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat agar masyarakat mendapatkan rumah yang lebih layak.

“Komisi IV sendiri mempunyai keinginan meningkatkan harga satuannya menjadi Rp25 juta,” katanya.

“Namun setelah mendapatkan informasi dari Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat bahwa pada saat ini bahwa pagu indikatif yang diterima hanya 9.400 unit dengan harga satuannya sekitar Rp20 juta,” ujarnya.

Lanjutnya ia mengatakan bahwa keputusan ini masih belum final karena masih ada pembahasan di KUA-PPAS dan APBD Tahun 2022.

“Memang betul keputusan ini masih belum final, masih ada proses – proses yang perlulu dilalui, namun pada intinya kami meminta adanya kenaikan harga satuannya dan juga jumlahnya minimal 20.000.”ujarnya.

Daddy mengharapkan bahwa pada saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan guna mendapatkan tempat tinggal yang layak. [] Hari/Humas DPRD Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *