Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

DPR RI Apresiasi Aplikasi Salur dan Jaga Asa Pemkot Bogor

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi penerapan aplikasi Sistem Kolaborasi dan Solidaritas Untuk Rakyat (SALUR) dan Jaringan Keluarga Asuh Kota (Jaga Asa) dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat Rapat Dengar Pendapat dengan agenda membahas verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah di Gedung Nusantara II, Komplek DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Selain Wali Kota Bogor Bima Arya, turut hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Pemkab Tangerang, Pemkot Serang, Pemkab Cianjur, dan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam pembacaan kesimpulan rapat, Yandri mengatakan bahwa Komisi VIII mengapresiasi kinerja para kepala daerah kabupaten/kota dalam merespon dampak sosial dari pandemi Covid-19.

“Sekaligus upaya serius dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan data penerima bantuan sosial di luar Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS). Contohnya tadi seperti yang disampaikan saudara Bima Arya dengan aplikasi Jaga Asa dan Salur dari Pemerintah Kota Bogor. Semoga ini bisa menjadi contoh atau benchmark bagi daerah lain,” ungkap Yandri.

Yandri juga minta pemerintah daerah untuk meng-update data keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih antara bantuan sosial dan bantuan non-tunai baik dari pusat maupun daerah yang dialokasikan dalam APBN/APBD serta masyarakat.

“Pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan hanya bersifat administratif berdasarkan data kependudukan dan setelah itu diserahkan ke Pusdatin Kemensos RI. Namun setelah terjadi perubahan tidak dijelaskan daftar perubahannya sehingga pemerintah daerah tidak mengetahui data perubahannya. Oleh sebab itu, data kemiskinan harus dibuka secara transparan dan dijadikan public assessment serta adanya standar atau indeks besaran bantuan sosial,” ujar Yandri.

“Hasil ini akan kami bawa ke rapat kerja minggu depan dengan Menteri Sosial. Masukannya luar biasa. Terutama terobosan-terobosan program seperti yang dipaparkan Wali Kota Bogor lewat aplikasi Salur dan Jaga Asa,” tambahnya.[] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.