Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Ditolak, Wacana Dua Wakil Bupati Bogor

Choky

BOGOR-KITA.com  – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bogor menolak tegas upaya mempolitisasi jabatan wakil bupati (wabup) yang lowong. Semua pihak diminta untuk menahan diri, sebab sesuai perppu, penunjukan wabup adalah hak preogratif Plt Bupati Nurhayanti.

 “Kami menolak langkah elite parpol dan kelompok tertentu yang berusaha mempolitisasi jabatan wabup dengan memunculkan isu gender, wacana dua wabup, dan bahkan terakhir muncul isu politik transaksional,” kata Koordinator Jaringan Mahasiswa Bogor Barat (JMBB), Farid di Cibinong, Senin (12/1).

Farid menegaskan, upaya politisasi  itu bertujuan mengambil keuntungan dari proses penunjukan wabup yang sejatinya hak khusus Plt Bupati. “Politisasi itu tidak etis," ucap aktivis HMI Bogor ini.

Farid juga menyayangkan adanya pernyataan politik dari beberapa pihak yang mendukung ditunjuknya dua orang wabup. "Itu tidak etis lah, masa mereka mendikte Plt Bupati. Soal dua wabup itu mesti dikaji, apa sesuai kebutuhan atau tidak, jangan cuma bagi-bagi kue kekuasaan, nanti malah merusak tatanan," imbuhnya.

Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Bogor Raya, Coky Pasaribu menilai, saat ini ada sejumlah elite politik lokal yang menimbulkan kegaduhan dalam proses transisi kekuasaan di Pemkab Bogor. Indikatornya terlihat pada tertundanya paripurna DPRD terkait penetapan status Plt Bupati Nurhayanti.

Kemudian muncul wacana yang tidak relevan dan cenderung menyesatkan opini publik, seperti isu gender dan wacana dua wabup. "Mereka memainkan isu yang tidak cerdas untuk menjegal seorang perempuan ketua partai. Sadar hal itu akan gagal, mereka mendorong wacana dua Wabup," ujar Coky.

Karenanya, Coky menyerukan kepada semua elemen publik dan pihak terkait, untuk tetap menjaga suasana kondusif dalam proses transisi kekuasaan. Selain itu, kepada para elite politik lokal, diminta untuk lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kekuasaan belaka. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *