Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Dirut Summarecon Jadi Tersangka KPK, Perusahaan Hormati Proses Hukum

BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk berinisial ADR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penetapan tersebut disampaikan KPK melalui akun Instagram resminya, @official.kpk, Selasa (15/9/2026).

Selain ADR, KPK menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni LMP dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, SON selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, LEV dari pihak swasta, serta FEZ, ERW, MF, dan ARF yang disebut KPK sebagai pihak swasta atau orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

KPK menyebut dalam proses penyidikan ditemukan dua klaster tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka.

Menanggapi penetapan tersebut, PT Summarecon Agung Tbk menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Summarecon menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK dan siap bekerjasama dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku, agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik,” demikian pernyataan Corporate Communications PT Summarecon Agung Tbk, Rulli Lazuardi, Rabu (16/9/2026).

Sementara itu, KPK menyatakan dugaan korupsi dalam layanan pertanahan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang optimal, transparan, dan bebas dari korupsi.

KPK juga mendorong Kementerian ATR/BPN memperbaiki sistem tata kelola pelayanan serta memperkuat integritas pegawainya.

Melalui Direktorat Monitoring, KPK sebelumnya melakukan kajian terhadap tata kelola pertanahan. Salah satu temuan yang disebut KPK adalah potensi penyalahgunaan pencatatan dan penghapusan blokir yang dinilai rawan suap dan gratifikasi.

KPK menyatakan akan mengawal tindak lanjut perbaikan di Kementerian ATR/BPN serta mengajak masyarakat mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan dalam layanan pertanahan.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum yang masih berjalan dan belum merupakan putusan pengadilan mengenai kesalahan atau tidaknya para tersangka.[] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *