Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Dinkes Kabupaten Bogor Memantapkan Pergerakan Desa Siaga Aktif

BOGOR-KITA.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor memantapkan penguatan peran pergerakan desa siaga aktif dalam pencapaian program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  Dinkes Kabupaten Bogor, Dede Agung menjelaskan, penguatan ini merupakan amanat Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan.

“Termasuk pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau,” kata Dede dalam rilis, Senin (15/7/2019).

Sejalan dengan kebijakan tersebut, kata Dede, Kementerian Kesehatan juga menetapkan strategi. Salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Namun menurutnya, proses pelaksanaan startegi tersebut tidak lah mudah. Sebab, itu hanya bisa terwujud apabila seluruh komponen masyarakat dilibatkan melalui kegiatan di desa atau kelurahan siaga aktif sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

“Tujuan desa atau kelurahan siaga aktif sesuai dengan keputusan menteri kesehatan, masyarakat harus bisa mengakses pelayanan kesehatan dasar serta mampu mengembangkan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) sehingga bisa berprilaku hidup bersih dan sehat,” ungkap Dede.

Dede menyebut dengan visi menjadi kabupaten termaju di Indonesia, Kabupaten Bogor harus mampu menggerakkan semua komponen demi terciptanya masyarakat sehat khususnya di lingkungan keluarga.

Pengembangan desa siaga aktif ini menurutnya, merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten yang kemudian pelaksanaannya diserahkan kepada desa atau kelurahan.

“Pemerintah pusat dan daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan dan kesejahteraan keluarga, untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Secara bertahap, dengan komitmen yang tinggi, kita bisa wujudkan itu,” tandasnya. [] Admin/Pkr

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.