Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Daftar 11 Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Apa Tugasnya?

pelantikan dewan pendidikan

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Bupati Bogor Ade Yasin telah melantik 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor periode 2022 – 2027. Pelantikan berlangsung di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Komplek Pemda Cibinong, Rabu (2/3/2022).

Ade Yasin berharap, para anggota Dewan Pendidikan yang terpilih memiliki inisiatif dalam berinovasi demi pendidikan yang bermutu dan merata di Kabupaten Bogor.

Berikut 11 anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor periode 2022 – 2027.

  1. Drs. H.M Takiyuddin Basri
  2. Dr. Joko Trimulyono, S.H., M.Pd
  3. Dedi Supriadi, MM
  4. Endang Sumpena, SH
  5. Dr. Ujam Jaenudin, M.Si
  6. Fifi Hanifia, SE., MM
  7. H. Suherman, SE., M.M
  8. Abdullah, SE,. S.Pd., MM
  9. Siti Mahnin, SH
  10. Ade Badarudin, S.Pd.I
  11. Drs. H.Nurhalim, M.Pd

Lantas apa saja tugas dan tanggung jawab dewan pendidikan?

Mengutip surat keputusan Bupati Bogor, tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

  1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  2. melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi) dan Pemerintah Daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  3. menghimpun dan menganalisis terhadap aspirasi, kritik, saran dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat;
  4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah mengenai : – kebijakan dan program pendidikan; – kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan; – kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan kependidikan; dan – fasilitas pendidikan.
  5. mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan;
  6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media (cetak/elektronik), laman, pertemuan dan/atau bentuk lain yang sejenis sebagai pertanggungjawaban publik. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *