Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Bupati Bogor Tanda Tangani Komitmen Pemberantasan Korupsi

BOGOR-KITA.com, BANDUNG BARAT – Bupati Bogor, Ade Yasin menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penandatanganan dilakukan bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan 26 bupati/walikota se-Jawa Barat, di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021).

Ade Yasin menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Mengawali tahun 2021, strategi pemberantasan korupsi perlu disusun kembali.

KPK bukan hanya menindak tapi juga mengedukasi dan mencegah korupsi lewat sistem pemerintahan. Edukasi dan pencegahan harus terus dibangun di Kabupaten Bogor.

“Kabupaten Bogor terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan, sehingga pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal. Harapannya, masyarakat percaya dan optimis bahwa sistem pemberantasan korupsi di Kabupaten Bogor semakin baik dari waktu ke waktu,” terang Ade Yasin.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat  dan 27 daerah lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga kualitas pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pemberantasan korupsi tanggung jawab bersama, aparatur pemerintah daerah, pusat, hingga masyarakat.

“Semua harus andil dalam rangka pemberantasan korupsi,” katanya.

Dalam pemberantasan korupsi, KPK melakukan pendidikan masyarakat dengan sasarannya adalah jejaring pendidikan, calon dan aparatur negara, para politisi, penyelenggara negara, serta para pengusaha.

“Tujuan akhir pendidikan masyarakat ini kita ingin supaya orang tidak mau melakukan korupsi karena sadar akan bahaya dan sebab korupsi. Korupsi adalah kejahatan, bukan hanya melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, tapi jauh dari itu korupsi merampas hak kita semua,” imbuhnya. [] Hari/Diskominfo Kabupaten Bogor

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *