Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Bukti Transfer Ungkap Keterlibatan 4 ASN dalam Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemkab Bogor

BOGOR-KITA.com, CIBINONG  — Hasil audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor mengungkap keterlibatan empat aparatur sipil negara (ASN) dalam dugaan praktik jual beli jabatan. Keterlibatan tersebut didasarkan pada temuan transaksi keuangan yang didukung bukti transfer dan rekening koran.

Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman, mengatakan audit dilakukan sejak 11 Maret 2026 melalui pengumpulan data, penelusuran dokumen, serta klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Sebanyak 24 pegawai, mulai dari pejabat eselon II hingga staf, dimintai keterangan dalam proses tersebut.

“Dari hasil audit, tidak ditemukan aliran dana ke BKPSDM, Tim Penilai Kinerja (TPK), maupun pihak terkait lainnya. Namun, terdapat transaksi yang teridentifikasi di antara empat ASN, yang dibuktikan melalui data transfer dan rekening koran,” ujar Arif Rahman, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan, permintaan klarifikasi kepada sejumlah pihak merupakan bagian dari proses pendalaman dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.

Meski tidak ditemukan aliran dana ke lembaga atau tim resmi terkait promosi jabatan, temuan transaksi antar empat ASN tersebut dinilai sebagai pelanggaran dan mengindikasikan adanya praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada ASN yang terlibat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juncto Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.

Selain itu, karena adanya indikasi tindak pidana, penanganan kasus ini telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

“Penanganan telah kami limpahkan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Arif.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta menjaga kepercayaan publik.[] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *