Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Bima Tolak Disebut Lembek terhadap PT KAI

Bima Arya Sugiarto

BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kota (Bogor) menolak disebut lembek bila berhadapan dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang berkali-kali melanggar peraturan daerah (perda) terkait izin mendirikan bangunan (IMB).

Tudingan lembek muncul, karena perusahaan milik pemerintah itu berkali-kali melakukan pelanggaran. Dalam catatan PAKAR, setidaknya lima kali perusahaan plat merah itu membangun tanpa IMB, termasuk ketika masih dipimpin oleh Ignatius Jonan yang sekarang terpilih menjadi Menteri Perhubungan. Pelanggaran itu meliputi, pemindahan pintu utama Stasiun Bogor ke Jalan Kapten Muslihat, pembangunan double decker untuk parkir komersial, pembangunan Stoplet Paledang, pembangunan Stoplet Sukaresmi dan terakhir pembangunan electrical room di Stasiun Batu Tulis, seperti diberitakan PAKAR edisi, Senin (1/12).

Bima menegaskan, pemkot tidak memberikan keistimewaan kepada PT KAI. Pemkot memperlakukan PT KAI sama dengan pelanggar perda lainnya. "Kita sudah peringatkan PT KAI. Kita juga sudah layangkan surat teguran," kata Walikota Bogor, Bima Arya kepada PAKAR, Senin (1/12).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menambahkan, PT KAI sudah berjanji mengurus IMB untuk beberapa bangunan yang sedang dikerjakan. "Perizinan double decker sedang diproses.  PT KAI dan pihak stasiun juga tidak menggunakan mengoperasikan double decker itu sebelum izin keluar," kata Ade.

Sedangkan untuk electrical room PTY KAI memang belum mengurus perizinannya. Ade kemudian mengingatkan, perusahaan sekelas PT KAI, betapapun milik pemerintah, tetap harus mengurus IMB sebelum membangun. "Kita lembaga negara termasuk PT KAI harus jadi contoh. Kalau membangun di Kota Bogor ikut aturan Kota Bogor. Jika belum punya izin, diberikan sanksi seperti sanksi seperti yang diberikan kepada swasta yang melanggar aturan," tegas dia. [] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *