Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Bima Minta Disegerakan Design Optimalisasi Baranangsiang

BOGOR – Walikota Bogor Bima Arya belum memberikan kepastian tentang jadi tidaknya optimalisasi Terminal Baranangsiang yang sudah dua tahun tertunda. Bima mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu kejelasan konsep dari pihak ketiga yakni PT. PGI. “Kita masih memberikan waktu kepada pihak ketiga untuk memberikan penjelasan terkait konsep pembangunannya,” ungkapnya di Bogor, Selasa (14/10).

Menurut Bima, optimalisasi terminal akan berjalan apabila sesuai dengan Perda RTRW yang ada, dan tidak menimbulkan persoalan kemacetan di kawasan tersebut. “Kami sudah meminta PT PGI silahkan berjalan dan memberikan kejelasan rencananya. Intinya fungsi terminalnya harus optimal, bukan fungsi komersialnya. Optimalisasi terminal juga harus memiliki konsep pengelolaan kendaraan dan angkutan Kota Bogor, seperti menyediakan fasilitas park and ride dan lainnya,” jelasnya.

Bima menekankan, optimalisasi Terminal Baranagsiang harus segera diwujudkan dan jangan berlarut-larut, dan pihak ketiga juga harus segera menyesuaikan dan mempercepat konsep perencanaan pembangunannya, termasuk menyesuaikannya dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RDTBL) yang akan dikeluarkan Pemkot Bogor. Pemkot memberikan deadline sampai akhir bulan Oktober 2014 ini untuk menyelesaikan semuanya.

“Kita targetkan sampai akhir bulan Oktober 2014 ini harus sudah selesai pembahasannya, sehingga bulan November mendatang sudah bisa memasuki pada proses realisasi pembangunannya,” katanyabebernya.

Ketua tim TP4, Yayat Supriyatna menegaskan, pemerintah tidak boleh melarang hak seseorang untuk membuka usaha atau berinvestasi di Kota Bogor. Sebaliknya, investor harus disambut dengan tangan terbuka dan diberikan jaminan serta kemudahan-kemudahan. “Kita memerlukan investor agar roda perekonomian berjalan. Pemerintah juga wajib membantu para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Bogor ini,” pungkasnya. [] Harian PAKAR/Admin

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *