Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Bima Beri Kuliah Umum Pemberantasan Korupsi

BOGOR-KITA.com – Sekitar 250 mahasiswa Universitas Pakuan mengikuti kuliah umum yang disampaikan Wali Kota Bogor, Bima Arya di Ruang Rektorat UNPAK, Sabtu (07/1/2016). Pada kesempatan itu Bima antara lain menjelaskan tentang tiga kategori koruptor. “Koruptor menurut saya terbagi dalam tiga kategori, by need atau adanya kebutuhan. By greed atau rakus dan yang terkahir by condition atau karena kondisi. Dalam hal ini situasilah yang membuat seseorang menjadi korup,” paparnya. Dalam kategori ketiga menurutnya, sistem turut berperan mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Karenanya sambung Bima korupsi harus dibentengi dari sejak awal.

Bima juga menyinggung masih banyaknya warga Kota Bogor yang memprihatinkan dan menyedihkan. Ia mengaku kesal jika melihat warga Kota Bogor yang hidupnya susah, rumahnya tidak layak huni dan tidak dibantu Pemerintah Kota Bogor. Menurutnya korupsi membuat rakyat menderita dan sengsara. ”Jika tidak ada korupsi insya Allah rakyat akan jauh lebih sejahtera,” katanya.

Pada intinya pemberantasan korupsi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani. Jika hal tersebut tidak dijalankan dan jika APBD tidak dikelola dengan baik, maka dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun kedepan Kota Bogor akan menjadi tidak nyaman. Untuk mencegah hal itu, maka Pemerintah Kota Bogor saat ini antara lain telah menerapkan sistem yang tranparan dan efisien pada proses perizinan dan segala macam bentuk retribusi pajak serta penerimaan siswa baru. “Semua dibuat online. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir praktek korupsi,” pungkas Bima. []Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *