Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Belum Laksanakan Paripurna Plt Bupati, Ombudsmen Janji Surati DPRD Kabupaten Bogor

Diskusi Publik LBH KBR

BOGOR-KITA.com – Lembaga Ombudsmen akan menyurati DPRD Kabupaten Bogor terkait paripurna pelantikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor yang belum juga dilaksanakan setelah sebulan lebih keluarnya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini dikemukakan Komisioner OmbudsmanBidang Pencegahan, M Khoirul Anwar usai tampil sebagai pembicara dalam dialog publiccatatab akhir tahun LBH KBR di Café Gumati, Jalan paledang, Bogor,Selasa (6/1).

Seharusnya permasalahan ini jangan didiamkan berlarut-larut ataupun digantung hingga terlunta-lunta seperti ini.Karena akibat belum diselesaikannya permasalahan itu, bisa berdampak mengganggu jalannya pemerintahan di Kabupaten Bogor, dan masyarakat juga bisa menjadi korban.

“Pemprov Jawa Barat seharusnya turun tangan, termasuk Kemendagri supaya tidak berdampak kepada program pemerintah,” ujar Khoirul.

Khaerul menyatakan, pihaknya akan segera melakukan kordinasi dan menyurati DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melaksanakan paripurna penetapan dan pelantikan Plt Bupati Bogor itu, termasuk meminta penjelasan terkait belum dilaksanakannya paripurna tersebut.

“Kita akan berkordinasi dan menghubungi DPRD Kabupaten Bogor terkait masalah ini,” ucapnya.

Khaerul menandaskan, persoalan kepala daerah adalah persoalan penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Bogor.

“Menggantung kepala daerah sama saja menggangu pelayanan terhadap masyarakat, meganggu roda pembangunan dan berbagai program pemerintah lainnya. Seharusnya hal ini menjadi dasar para anggota DPRD untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” tegasnya. [] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *