Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Belasan Bangunan Di Kawasan Puncak Disurati KLH

BOGOR-KITA.com, CISARUA – Sejumlah bangunan yang berdiri di lahan PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas mendapat surat dari Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Bangunan – bangunan tersebut diketahui telah melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihaknya PTPN 1 Regional 2.

Salah satu pengelola cafe di kawasan PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas, Jatnika membenarkan telah mendapatkan surat dari KLH melalui PTPN 1 Regional 2.

“Isi surat ini meminta keterangan soal KSO, berikut bangunan yang berdiri,” ujar Jatnika saat dihubungi wartawan, Kamis (19/6/2025).

Sementara, Cafe dan Resto Puncak Ajib yang berada di kawasan area PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas melalui Instagramnya mengumumkan berhenti beroperasi.

“Iya tutup sementara, kami dapat surat dari PTPN dengan kop surat KLH, tapi gak jelas isi suratnya, antara peringatan atau pembongkaran,” kata salah satu pekerja di cafe Puncak Ajib.

Terpisah, pihak PTPN 1 Regional 2 Gunung melalui petugasnya membenarkan surat tersebut. Namun, ia mengaku surat itu dari KLH bukan surat dari PTPN.

“Kami hanya menerima surat untuk dibagikan, suratnya dari kementerian, sebanyak 13 tenan,” ucap Apip.

Sebelumnya, Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap 18 kerja sama operasional (KSO) di kawasan Puncak yang bermitra dengan PTPN I Regional 2.

Selain itu, 33 tenant atau lokasi di kawasan Puncak telah diidentifikasi untuk disegel karena melanggar peraturan lingkungan.

“Kami tidak akan memberi toleransi kepada pemegang izin yang menyalahi aturan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten demi menjaga keseimbangan ekosistem,” tandasnya. [] Danu

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *