Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Belanja Barang untuk Program Samisade Diharapkan dari Kabupaten Bogor

BOGOR-KITA.com, CISEENG – Seorang aktivis dari Kecamatan Ciseeng, Syahrudin, mengkritisi pelaksanaan program bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa yang saat ini sedang dikerjakan oleh beberapa pemerintah desa (pemdes) di kecamatan tersebut.

Syahrudin mengungkapkan, dari hasil cross check langsung olehnya ke lapangan, ternyata masih banyak tim pelaksana kegiatan (TPK) dan kepala desa (kades) melakukan pelaksanaan kegiatan program tersebut yang dilaksanakan tidak sesuai arahan dari Pemkab Bogor.

“Contohnya, pembelanjaan bahan material beton dari batching plant yang ada di Tangerang Selatan atau di luar Kabupaten Bogor. Ini jelas mengurangi hasil pajak dari Pemkab Bogor,” ungkap Syahrudin, Jum’at (30/7/2021).

Ia menjelaskan, program bankeu pembangunan infrastruktur desa, sejatinya adalah untuk pemulihan ekonomi dari dampak covid-19. Sehingga diharapkan masyarakat Kabupaten Bogor dapat merasakan perputaran uang dan ekonomi dari program yang terkenal dengan sebutan Samisade ini.

“Salah satu desa yang saya punya bukti belanja bahan material beton ke wilayah Tangerang adalah Desa Karihkil. Lalu saya temukan di Desa Parigi Mekar, pembangunan turap yang kurang bagus, mungkin karena tidak melibatkan ahli. Jadi semua ini perlu diawasi,” tegasnya.

Syahrudin mengklaim, semua fakta tersebut adalah fakta valid dari hasil penelusurannya di lokasi. Bahkan, lanjutnya, semua hasil temuan itu sudah dia sampaikan kepada pihak Pemerintah Kecamatan Ciseeng.

Dikonfirmasi hal ini, Lukman, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan (Kasi Ekbang) Kecamatan Ciseeng, menjelaskan, dalam pelaksanaan program ini, pemerintah kecamatan memang memiliki kewenangan monitoring pelaksanaan kegiatan. Namun, tidak bisa memaksa untuk menunjuk pihak ketiga yang harus dijadikan mitra penyedia barang.

“Yang terpenting pelaksanaan program bankeu infrastruktur desa ini berjalan sesuai Perbup 83 dan tidak menyalahi aturan juklak dan juknis. Hal ini sudah kami tekankan sejak awal, mulai dari saat ketika sosialisasi, launching (peluncuran), hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan,” tutur Lukman.

Ia menambahkan, secara umum hingga saat ini, belum ditemukan hal substantif terkait pelanggaran juklak juknis dan Perbup 83 tentang bantuan keuangan untuk desa. Ia juga menegaskan, semua kegiatan program terus diawasi secara ketat.

“Kalau soal pajak, sebenarnya bisa dimasukan ke pajak Kabupaten Bogor. Jadi tinggal beli barang, tapi pajaknya tetap untuk Kab. Bogor. Sekali lagi, pihak ketiga tidak bisa dipaksakan oleh kita. Karena dalam Perbup dan Juklak Juknis tidak ada aturan khusus kewajiban tersebut,” tukas Lukman.

Sementara Kepala Desa (Kades) Parigi Mekar, Ade Syaripudin yang dikritisi pelaksanaan pembangunan turap (tembok penahan tanah) yang dilakukan dalam program samisade menjelaskan, saat ini giat tersebut baru dalam tahap 40 persen.

“Itu kan turap pendukung dan penahan aspal. Pekerjaannya baru 40 persen. Aneh saja, kalau belum selesai sudah dipersoalkan. Kalau sudah 100 persen selesai, wajar saja dikritisi,” jawab Ade Syaripudin. [] Fahry

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.