Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Atty Somaddikarya Dukung Ono Surono soal Hibah Masjid dan Pesantren

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan arti sebuah perjuangan harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat.

Ia menyebut Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai “penyambung lidah” rakyat dalam memperjuangkan pentingnya perhatian serta intervensi APBD Provinsi Jawa Barat bagi pondok pesantren.

Ia juga mengingatkan, penerima manfaat hibah tersebut harus benar-benar bersih, jelas, dan tepat sasaran.

“Dengan begitu pernyataan pak Ono sebagai wakil pimpinan DPRD di provinsi menegaskan pentingnya sentuhan materi dari pemerintah untuk pondok pesantren dan masjid,” jelas Atty, Senin (28/4/2025).

“Akan tetapi jangan sampai salah sasaran. Jangan fiktif harus jelas,” tambah Atty

Pernyataan ini menanggapi langkah Ono Surono yang mengapresiasi rencana perubahan APBD 2025, di mana bantuan untuk yayasan pondok pesantren dan masjid akan dimasukkan kembali setelah sebelumnya sempat dihapus tanpa keterlibatan DPRD, menimbulkan polemik di masyarakat.

“Alhamdulillah, perjuangan saya dan rekan-rekan DPRD Jabar berhasil mengembalikan hibah untuk pesantren dan masjid dalam perubahan APBD 2025,” ujar Ono.

Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Bappeda Jabar telah mengumumkan lewat media sosial tentang rencana memasukkan kembali bantuan tersebut, yakni sekitar Rp135 miliar untuk pesantren dan Rp9 miliar untuk masjid.

Ono juga meminta Gubernur untuk membangun sistem verifikasi dan validasi ulang terhadap 371 lembaga yang sudah terdaftar. Ia menekankan, lembaga yang tidak jelas harus dicoret, sementara penerima dengan nominal bantuan yang terlalu besar harus dikoreksi.

Selain itu, Ono mendorong agar dibuka kembali pendaftaran bagi pesantren dan masjid yang belum pernah menerima hibah, serta meminta agar perubahan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diumumkan secara terbuka ke seluruh Jawa Barat.

“Jika langkah ini terus dilakukan, maka keadilan, transparansi, keterbukaan, dan kolaborasi akan menjadi fondasi untuk mewujudkan Jawa Barat yang istimewa,” tutup Ono. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.