Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

APBD Tahun 2017 Sasar 6 Prioritas

BOGOR-KITA.com – Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor tahun 2017 diarahkan untuk memperhatikan dan mengutamakan beberapa hal pokok. Terutama yang terkait pelaksanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2017 juga disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun ketiga RPJMD 2015-2019.
Hal tersebut disampaikan Walikota Bogor, Bima Arya di dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa (14/06/2016) ketika menyampaikan tanggapan terhadap Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sekaligus Penyerahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Bogor tahun 2017.
Kebijakan anggaran belanja daerah Kota Bogor tahun 2017 juga diprioritaskan untuk melaksanakan program-program yang bersifat mengikat. Seperti halnya dukungan pencapaian sembilan prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang telah diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
Di samping itu “Kebijakan anggaran belanja daerah juga diarahkan untuk melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat dan mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan,” jelas Bima.
Berikutnya kebijakan anggaran belanja diarahkan untuk mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *