Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Alternatif Pembiayaan Pembangunan, Jabar Jajaki Obligasi Syariah

BOGOR-KITA.com – Pemda Provinsi Jawa Barat tengah menjajaki pemanfaatan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan fisik berskala besar. Melalui obligasi akan ada alternatif pembiayaan lain dalam pembangunan, sehingga tidak terbatas pada APBD saja.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pemanfataan obligasi daerah penting untuk mengakselerasi visi dan misi pembangunan di Jawa Barat. Namun, Uu menekankan pihaknya ingin memanfaatkan obligasi syariah bukan konvensional.

“Tidak menutup kemungkinan Provinsi Jawa Barat akan mencari dana pembangunan lewat penjualan obligasi syariah, yaitu penjualan surat berharga kepada masyarakat sebagai salah satu solusi untuk mendorong adanya modal pembangunan,” ujar Uu saat ditemui di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat (1/2/2019).

Wagub Uu mengaku sudah ada beberapa pihak yang siap bekerjasama untuk memasarkan produk obligasi milik Pemda Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dia juga akan segera berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat untuk membuat payung hukumnya.

“Sudah ada beberapa perusahaan yang ingin jadi marketing obligasi Pemprov Jawa Barat. Tetapi hal itu juga tidak mudah menjadi mitra. Ini bisa ditunjuk ataupun dilelang sebagai mitra dalam penjualan obligasi ini. Dan keinginan kami obligasinya syariah,” tutur Uu.

“Tinggal nanti kita koordinasi dengan dewan (DPRD Jawa Barat), karena ini memerlukan payung hukum tingkat Perda,” tambahnya.

Menurut Uu, masyarakat bisa menjadi investor atau pembeli obligasi Pemda Provinsi Jawa Barat, sehingga masyarakat bisa ikut terlibat dalam menyukseskan program pembangunan di daerah Jawa Barat.

“Hemat kami ini memiliki efek domino yang sangat bagus. Disamping kita bisa membangun Jawa Barat juga ada manfaat untuk masyarakat sebagai pembeli obligasi tersebut. Karena ada fee kepada masyarakat di saat kami menggunakan uang tersebut untuk pembangunan,” papar Uu.

“Selama obligasi tersebut dimiliki masyarakat akan ada keuntungan untuk masyarakat karena uangnya berputar,” tambahnya. [] Admin/Situs Pemdaprov Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *