Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Ade Yasin Ikuti Video Conference dengan Mendagri Tangani Corona

BOGOR-KITA.com, CIBINONG –  Wabah Corona terus menyibukkan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Bupati Bogor Ade Yasin beserta jajarannya mengikuti video conference dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (8/4/2020) pukul 08.00 WIB.

Informasi ini diperoleh BOGOR-KITA.com dari Juru Bicara Satuan Gugus Penangangan Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah.

“Pagi tadi dimulai jam 8 sampai sekitar jam 10 dilakukan video conference oleh Mendagri didampingi ketua KPK, kepala BPKP, ketua LKPP, BPK dan Bareskrim,” kata Syarifah yang juga kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor.

Syarifah mengatakan hal-hal yang disampaikan Mendagri antara lain efek domino pandemi Covid-19 sangat luas, bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua negara, tapi hampir seluruh negara di dunia.  Intruksi presiden no 4 Tahun 2020, Menteri Keuangan No 6 Tahun 2020  dan Kemendagri No 20 Tahun 2020 yang isinya tentang refocusing anggaran, dengan fokus 3 hal yang utama : Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak ekonomi dan Penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net.

Pemkab Bogor sendiri telah merealokasi APBD TA 2020 sebesar Rp477 Miliar untuk penanganan bencana alam dan non alam.

Mendagri juga menyampaikan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan.

“BPKP dan LKPP sudah menginstruksikan untuk memberikan pendampingan bagi kepala-kepala daerah terkait realokasi dan penggunaan anggaran.   Sistem pengadaan barang juga disederhanakan dengan tetap menjunjung tinggi pengadaan yang tidak mark-up, kolusi, korupsi, gratifikasi, suap dsb,” tandas Syarifah.[] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *