Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Ada Data Tidak Sinkron di Gunungputri, KPU Kabupaten Bogor Hentikan Sementara Rekapitulasi

BOGOR-KITA.com, CISARUA – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor akhirnya menghentikan sementara rekapitulasi suara yang berlangsung di Hotel Grand Ussu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa (5/3/2024).

Langkah suspensi tersebut diambil karena adanya ketidaksesuaian data dalam perhitungan suara untuk calon legislatif (caleg) dan partai politik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang menjadi bahan protes dari saksi-saksi caleg dan partai.

Suspensi terjadi ketika rekapitulasi berlangsung Penghitungan Kecamatan Gunung Putri, sementara untuk 3 kecamatan lainnya, yaitu Ciseeng, Klapanunggal, dan Tenjo, yang sebelumnya bermasalah dianggap telah diselesaikan.

“Empat kecamatan tersebut (Klapanunggal, Tenjo, Ciseeng, Gunung Putri) telah diselesaikan dalam pleno, perbaikannya telah diumumkan. Saat ini ada suspensi hingga pukul 2, karena masih ada permasalahan di Kecamatan Gunung Putri karena terjadi pergeseran suara dan sebagainya. Namun, ada beberapa desa yang data-data yang disampaikan belum sinkron baik di tingkat Kabupaten maupun RI. Oleh karena itu, teman-teman KPU mengambil tindakan suspensi,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin, Selasa (5/3/2024).

Penyebab ketidaksesuaian data, kata dia, bahwa saat ini sedang dalam tahap penyelidikan.

“Saat ini kami masih menyelidiki apakah ada unsur pidana atau etika dalam hal ini, apakah ini disengaja atau kelalaian seperti salah input data. Saat ini sedang dalam tahap penyelidikan,” ungkapnya

Ia juga mengingatkan bahwa jika terbukti ada kelalaian, pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi.

“Kami merujuk pada UU nomor 7 tahun 2012, pasal 505 yang menyatakan bahwa ada sanksi pidana untuk KPU, PPK, atau PPS yang karena kelalaiannya mengubah hasil berita acara, sanksinya adalah 1 tahun penjara dengan denda 12 juta rupiah. Ini berlaku jika terbukti ada kelalaian,” tandasnya. [] Danu

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.