Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Achmad Ru’yat Terus Dorong Peningkatan Anggaran untuk Perlindungan Perempuan

BOGOR-KITA.com, GUNUNSINDUR – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat mengungkapkan pihaknya bersama DPRD Jawa Barat secara kolektif kolegial terus mendorong peningkatan anggaran bagi perlindungan perempuan Jawa Barat.

Hal itu dia sampaikan saat melaksanakan sosialisasi penyebarluasan Peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Perempuan di Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Kamis (7/12/2023).

“Kami tentu DPRD Jawa Barat dalam berbagai pembahasan selalu menyampaikan terutama melalui komisi V agar mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk perlindungan perempuan,” ujarnya.

“Kemudian akhirnya dari TAPD, TAPD tim anggaran pemerintah daerah melakukan suatu skala prioritas dan memang kami masih melihat masih ada kekurangan yang harus ditingkatkan dalam pembahasan-pembahasan lebih lanjut,” lanjut Ru’yat.

Sosialisasi peraturan daerah ini menurut Ru’yat juga memberikan suatu pemahaman bahwa hindari perilaku yang melanggar terutama KDRT terhadap perempuan dan juga KDRT terhadap anak-anak.

“Karena perempuan inilah yang melahirkan anak-anak, perempuan inilah yang menjadi tiang negara dari perempuan inilah rumah tangga akan menjadi harmonis dan sejahtera,” tukasnya.

“Jadi tadi juga disampaikan curhat dari perempuan untuk adanya advokasi bilamana terhadap kekerasan, termasuk mungkin juga permohonan kepada aparat, kepolisian untuk bisa menuntaskan bilamana ada keluhan-keluhan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga,” ucap Ru’yat.

Dengan Perda ini sebagai payung hukum adanya kelembagaan di tingkat provinsi kelembagaan untuk perlindungan dan juga pemberdayaan perempuan.

“Dan ini menjadi turunan, sehingga di kabupaten kota juga ada kelembagaan dinas terkait termasuk malah ada semacam gugus-gugus tugas di kabupaten kota sehingga ketika perempuan merasakan adanya kekerasan dia bisa melaporkan,” tutup pria yang maju ke DPR RI di Pemilu 2024 mendatang melalui partai PKS.

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *