Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Achmad Ru’yat Minta Pengosongan PSAA Kuncup Harapan Ditunda

BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Rencana Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melakukan eksekusi berupa pengosongan Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) Kuncup Harapan milik Muhammadiyah di Jalan Mataram Nomor 1, Bandung, Jawa Barat, mendapatkan reaksi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat.

Achmad Ru’yat meminta, Pengadilan Negeri Bandung, selaku eksekutor menunda pengosoan panti asuhan milik Muhammadiyah itu.

“Saya sebagai pimpinan DPRD di Provinsi Jawa Barat memohon Pengadilan Negeri Bandung, menunda pengosongan panti,”pinta Ru’yat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3/2022).

Ru’yat menyebut, dalam kasus sengketa kepemilikan Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) Kuncup Harapan milik Muhammadiyah, negara seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan demi terciptanya rasa nyaman di tengah masyarakat.

“Nasib anak-anak panti juga harus diperhatikan. Ini yang seharusnya dijadikan pertimbangan, makanya saya mendukung Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandung Hasan Arief meminta Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda pengosongan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Bandung Hasan Arief meminta Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda pengosongan Panti Sosial Anak Asuh (PSAA) Kuncup Harapan milik Muhammadiyah di Jalan Mataram Nomor 1, Bandung, Jawa Barat (Jabar). Menurut Hasan, tidak perlu ada eksekusi lahan dan bangunan aset Muhammadiyah.

“Harapannya tidak terjadi eksekusi karena masalah ini harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Walaupun ada hukum tertulis, tetapi ada anak-anak panti asuhan. Bahkan anak asuh akan kesulitan menjalani aktivitas dan menjalani pendidikan apabila eksekusi panti asuhan terlaksana,”ujar Hasan, Selasa (29/3/2022). [] Hari/Humas DPRD Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *