BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Virus corona atau Covid-19 betul-betul ganas. Virus mematikan dan menularkan ini tidak hanya menguras perhatian semua kalangan tetapi juga menguras keuangan negara tetapi juga menguras keuangan penduduk.
Setelah pelaksaanaan pembatasa Sosial Berskala Besar atau PSBB diberlakukan, maka semua warga yang terdampak akan memperoleh kompensasi berupa bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah. Bantuan Langsung Tunai ini digunakan sebagai jaring pengaman sosial.
Bantuan itu berupa pemberian paket sembako dan bantuan langsung tunai senilai Rp600 ribu per kepala keluarga (KK) per bulan selama tiga bulan ke depan.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, paket sembako akan diberikan secara cuma-cuma’ kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ia mencatat setidaknya ada 2,5 juta jiwa atau 1,2 juta KK di Jakarta dan 1,6 juta atau 576 ribu KK di Bodetabek yang akan mendapat paket sembako ini.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) sendiri sedang mendata dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19.
“Untuk jaring pengaman sosial, kita masih melakukan pendataan, kita masih menunggu data-data dari kabupaten/kota yang tentunya harus diverifikasi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad dalam jumpa pers perkembangan penanggulangan COVID-19 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020).
Verifikasi amat krusial supaya bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran. Setelah pemerintah kabupaten/kota mendata, data tersebut akan diverifikasi oleh Pemda Provinsi Jabar.
“Akan ada pembicaraan lebih lanjut, karena pemerintah pusat pun akan menurunkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang selama ini tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan pra-kerja,” kata Daud.
Pemda Provinsi Jabar menganggarkan Rp4 triliun, sebelumnya Rp3, 2 triliun, untuk bantuan jaring pengaman sosial, dan Rp2,8 triliun untuk penyediaan peralatan kesehatan selama empat bulan ke depan.
“Untuk anggaran kas ini dari data yang kami terima sebetulnya posisi kas saat ini uang ada. Tapi tentunya kebutuhan ini tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Ini sedang kami hitung, kira-kira riilnya ada berapa,” ucapnya.
“Kita masih hitung, yang jelas apa yang disampaikan untuk jaring pengaman sosial itu sebesar kurang lebih Rp4 triliun, untuk kesehatan Rp2,8 triliun. Ini sudah diperhitungkan posnya dari mana saja,” tambahnya, dilansir dari Humas Pemprov Jabar. [] Admin

Siti
12/10/2020 18:21 18:21
Saya Siti tinggal di rancabungur bgr . Saya masiii herann sama pemerintah masa yg pnya emasss (rebo) pnya kendaraan yg mewah dan rmh yg layak ,, selalu dpt bantuan smppe .. ya emg rezeki itu Allah yg atur. . ya harus nya kannn yg adill dong . Masa yg kaya mkin kaya yg miskin makin miskin .. apa kabar nh dngan negara Indonesia
Setyo utomo
13/09/2020 08:40 08:40
Sy warga dari citayam kel.pabuara kec.bojonggede …sy mau mengajukan untuk mendapatkan blt tapi di form pengajuan sy cari kecamatan bojonggede kok ndak ada ya… Bukankah citayam kel.pabuaran masuk kabupaten bogot
Desi yuliawati
27/05/2020 07:19 07:19
Saya ga dapat bantuan apa pun pkh blt ga ada satu pun tlng donk d respon
Henti
15/05/2020 11:30 11:30
Saya warga bogor kedung halang ga brmaksud mengkritik krna sya yakin rejeki ynk kita dapat sudah d catat allah sbrpa besar rejeki masing2 hamba nya tpi dngan ada nya bantuan dari pemerintah mmbantu ynk sulit cukup mmbuat warga ksulitan trbantu dngan banyak nya program bantuan pemerintah tpi ada kala ya kecemburuan sosial dngan warga ynk mampu dan mapan mndapatkan bntuan ynk mungkin bntuan itu tidak brharga tpi brharga bagi orang ynk benar2 kekurangan . ynk punya gaji tetap (umr) rumah bagus punya kndaraan bnyak selalu dapat bantuan . mohon saya hanya krja serabutan tidak mndapatkan apa2 dri pemerintah ynk brwenang