Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

2017 Tahun Politik, Waspadai Penyelewengan APBD, Cermati Keselarasan Musrembang dan APBD

BOGOR-KITA.com – Elemen kritis masyarakat harus mengawasi penyusunan APBD 2017 Kota dan Kabupaten Bogor. Sebab, pilkada serentak di Bogor Kota dan Kabupaten akan berlangsung 2018. Sehingga, tahun 2017 akan menjadi tahun politik di mana suhu politik akan meningkat akibat manuver petahana, ketua partai politik berpengaruh dan bakal calon yang berniat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Salah satu yang harus diwaspadai oleh elemen kritis masyarakat adalah penyusunan APBD sebagai salah satu sumber dana besar yang berpotesi diarahkan oleh petahana atau partai politik berpengaruh
Hal ini dikemukakan dosen pasca sarjana FISIP Universitas Nasional Jakarta, DR TB Massa dalam percakapan dengan BOGOR-KITA.com di Cibinong, Minggu (23/10/2016).
TB Massa yang tinggal di Bojong mengemukakan, yang harus diwaspadai dari petahana atau ketua partai berpengaruh tidak saja kemungkinan mencuri APBD, tetapi juga upaya mengarahkan APBD ke program sesuai dengan isu isu yang ingin dikembangkan dalam kampanye kelak.
Dalam hal ini, lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia ini mengusulkan keselarasan hasil musrembang dengan APBD sebagai salah satu objek yang harus dicermati. Musrembang, imbuh TB Massa, adalah salah satu pedoman pemerintah merumuskan APBD.
“Oleh sebab itu sangat perlu dicermati, apakah usulan usulan yang berkembang di musrembang dijadikan pedoman merumuskan kebijakan umum atau diakomodir dalam APBD,” kata TB Massa. [] Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *