Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Ke Jateng, Pansus V DPRD Jabar Serap Substansi Perda Perlindungan Perempuan

dprd jabar

BOGOR-KITA.com, SEMARANG – Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan studi komparasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Jawa Barat ke Provinsi Jawa Tengah. Terdapat perbedaan dalam penjudulan Raperda yakni Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

Wakil Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Thoriqah Nasrullah Fitriyah menyebut, secara substansi raperda tidak ada perbedaan hanya pada penjudulannya yang berbeda.

“Perda di Jateng dan raperda yang sedang kita bahas di dalamnya mengakomodir perlindungan terhadap perempuan. Ada penyelenggaraan di rumah rentan, lalu di Jabar ada program sekoper cinta di Jateng dengan nama yang berbeda tetapi isinya sama,” ujar Thoriqoh di Kantor DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (21/6/2022).

Dia melanjutkan, ada perda yang menjadi perhatian, nantinya perda itu dapat dimasukkan ke dalam raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan yakni perda tentang pengarusutamaan gender, yakni bagaimana perempuan mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki, terlebih dalam konteks sosial ekonomi, kalangan perempuan rentan terhadap kekerasan baik sosial maupun aspek lainnya.

Sehingga menurut Thariqah, dengan adanya Perda tersebut dapat dijadikan acuan untuk diterapkan dalam raperda pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

“Tentunya dalam perda pengarusutamaan gender juga tujuannya untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Ini sangat sejalan dengan perda yang sedang kita bahas, dimana raperda pemberdayaan dan perlinsungan perempuan substanasi pembahasannya masih cukup luas,” tutupnya. [] Hari/ Humas DPRD Jabar

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *