Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Berhenti Ngaspal, Komisi II Tagih Laporan Operasional Bis Kita Transpakuan

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor menagih laporan operasional Bis Kita Transpakuan kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor. Hal ini dikarenakan, Bis Kita Transpakuan saat ini tengah berhenti beroperasi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengatakan, ia ingin menjadikan waktu-waktu ini untuk melakukan evaluasi terhadap Bis Kita Transpakuan yang sudah beroperasi selama dua bulan.

“Dengan berhenti beroperasinya Bis Kita, kami dari DPRD meminta kepada pihak PDJT untuk menyampaikan laporan operasional Bis Kita Transpakuan,” ucap Rusli, Rabu (5/1/2022).

Rusli menjelaskan, laporan yang dimintanya itu bertujuan untuk melakukan kalkulasi biaya operasional Bis Kita selama beroperasi. Sehingga nantinya, penentuan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.

“Jangan sampai, nantinya Bis Kita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan,” katanya.

Selain laporan Bis Kita Transpakuan, Rusli juga akan meminta business plan dari direktur PDJT yang baru dilantik beberapa bulan lalu. Ia mengaku melihat ada potensi tambahan pendapatan dari kehadiran Bis Kita Transpakuan selain dari penjualan tiket.

“Tentu iklan bisa menjadi salah satu sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bis, harus dimaksimalkan, namun tentunya harus sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

Terkait dengan pemberhentian operasional Bis Kita Transpakuan yang dinilai secara mendadak. Rusli meminta pihak PDJT dan Dishub Kota Bogor agar lebih memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, berdasarkan hasil pantauannya, beberapa hari setelah pemberhentian operasional Bis Kita Transpakuan, masih banyak masyarakat yang menanti kehadiran Bis Kita di beberapa halte.

“Masalah sosialisasi dan informasi juga harus diperhatikan. Jangan sampai ini malah menjadi masalah di kemudian hari yang membuat masyarakat enggan menggunakan Bis Kita saat sudah beroperasi lagi,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.