Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Guru Besar FPIK IPB University Ungkap Pentingnya Sertifikasi pada Budidaya Udang

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Menurut Prof Bambang Widigdo, Dosen IPB University dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), bisnis udang masih sangat menarik secara ekonomis karena berorientasi ekspor. Di tingkat petambak, margin usaha ini berkisar antara 30-40 ribu per kilogram dan tidak terpengaruh secara nyata walaupun mengalami pandemi COVID-19.

“Agar produk budidaya udang Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, kita harus dapat menunjukkan seberapa jauh dapat memenuhi persyaratan atau kriteria internasional,” ujarnya dalam kegiatan “Bimbingan Teknis terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)”, yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, kriteria yang dimaksud telah dirumuskan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dalam panduannya yang disebut dengan International Principles of Responsible Shrimp Farming (IPRSF).

“Inti dari persyaratan tersebut adalah kegiatan produksi udang budidaya harus dijalankan dengan cara yang ramah lingkungan, ramah sosial dan produknya sehat dikonsumsi atau tidak mengandung antibiotik dan residu bahan kimia yang berbahaya,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan lingkungan yang terkait dengan budidaya tambak udang, di antaranya perubahan bentang alam mangrove yang dikonversi menjadi tambak, salinasi (intrusi air laut ke tanah daratan), penggunaan tepung ikan (by catch), pencemaran perairan pesisir akibat limbah tambak, serta ancaman “biodiversity” (jika benur diambil dari alam).

“Pemerhati atau peneliti lingkungan belakangan ini juga mulai gencar menghubungkan peningkatan gas rumah kaca (greenhouse gasses) dengan perluasan tambak udang. Menurut kajian beberapa peneliti, kegiatan tambak udang menduduki peringkat pertama dalam menurunkan luasan hutan mangrove Indonesia, diikuti oleh penambangan kayu, dan kegiatan lainnya,” jelasnya.

Dilematisnya, lanjutnya, saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi udang mencapai 250 persen di tahun 2024 dibanding 2018, serta berencana membuka tambak baru sekitar 100 ribu hektar.

“Maka disarankan agar tambak dibangun di atas kawasan supratidal (di atas kawasan hutan mangrove) dan tambak tambak tradisional ditingkatkan intensitasnya menjadi tradisional plus, semi intensif, atau intensif,” imbuhnya.

Prof Bambang menyoroti lahan tambak yang terbengkalai sebaiknya dapat kembali ditanami pohon-pohon mangrove.

“Agar produk kita memenangkan persaingan global, maka harus mengikuti sertifikasi baik melalui program nasional (CBIB) maupun internasional,” jelasnya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *