Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Terkesan Dipaksakan, Komisi III Soroti Proyek Jalur Sepeda Jalan Sudirman

zm

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin menyoroti pembangunan proyek jalur sepeda dan pedestrian di jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor.

Menurut ZM sapaan akrabnya, proyek yang memakan anggaran Rp5 miliar tersebut disoal karena baru dikerjakan akhir tahun ini. Sehingga  proyek yang dilelangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor sangat riskan.

“Saya khawatir jika proyek ini tidak selesai tepat waktu. Imbasnya menjadi silpa dan beban proyek selanjutnya,” ungkap ZM, Senin (15/11/2021).

Selain itu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga menyoalkan Dinas PUPR yang berani melelangkan proyek tersebut, karena proyek yang tidak termasuk kedalam proyek esensial atau proyek prioritas ini terkesan dipaksakan.

“Kalau anggarannya tahun ini, lalu kenapa baru dilelangkan di bulan November, kan aneh, ini terkesan dipaksakan. Saya khawatir pekerjaan tidak selesai atau malah asal-asalan. Ingat, ini sudah masuk musim hujan dan cuaca bisa mengganggu pekerjaan proyek itu sendiri,” tegasnya.

ZM mengatakan, untuk proyek yang sudah direncanakan di awal tahun, sebaiknya proses lelang tidak dilakukan mepet di akhir tahun. Dengan adanya proyek ini, ia menilai proses administrasi lelang proyek di Kota Bogor masih jauh dari kata layak.

“Untuk kasus pembangunan pedestrian dan jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman, maka kontraktor harus hafal medan atau lokasi yang akan dibangun. Tempat tersebut, sangat padat aktivitasnya baik untuk kalangan usaha, perkantoran, sarana kesehatan, rumah ibadah dan pedagang kaki lima (PKL),” katanya.

Ia menambahkan, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum proyek tersebut dikerjakan.

“Jadi, sebelum proyek dikerjakan harusnya itu disosialisasikan dulu kepada mereka. Nah, itu juga memerlukan waktu sehingga setelah itu dilakukan sosialisasi, maka bisa langsung dikerjakan,” tutupnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.