Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

IPB University Kembali Mendapat Predikat Perguruan Tinggi Informatif dari KIP

BOGOR-KITA.com, BOGOR – IPB University kembali dinobatkan sebagai perguruan tinggi informatif oleh Komisi Informasi Pusat, Republik Indonesia. Penganugerahan ini diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, Selasa (26/10/2021).

Dengan predikat tersebut, Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengaku bangga atas capaian kampusnya. Berdasarkan penilaian dari Komisi Informasi Pusat, IPB University memperoleh skor 96,84.

“Kami sebagai badan publik akan terus berusaha memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dengan kepatuhan,” ujar Prof Arif Satria.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, penganugerahaan ini merupakan kesempatan yang baik bagi badan publik untuk mengakselerasi upaya terbaik mengenai keterbukaan informasi. “Pengelolaan keterbukaan informasi publik ini dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi publik dan masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan transparan,” ujar Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin juga menerangkan, hasil penilaian ini menjadi sarana introspeksi semua badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Lebih lanjut, ia mengatakan, setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Hal ini berarti, negara, pemerintah dan badan publik wajib menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara,” tambah Ma’ruf Amin.

Ia juga menghimbau agar badan publik terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi. Hal ini dalam rangka membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara yang demokratis. Ia juga meminta supaya badan publik dapat terbuka dalam menerima saran dan kritikan dari masyarakat. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.