Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pakar IPB University Bahas Etnisitas dalam Pembangunan Ekonomi Daerah dan Pedesaan Memegang Peranan Penting

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Nusantromics merupakan model ekonomi berbasis kekhasan lokal dan memiliki daya lentur yang cukup tinggi. Model ini pun mampu bertahan bahkan menjadi penggerak ekonomi di pedesaan. Selaras dengan kajian selama pandemi, sektor pertanian mampu tumbuh secara positif dan menjadi harapan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sebagai upaya mengembangkan model Nusantromics, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB University menggelar The 30th IPB Strategic Talks yang membahas Nusantromics Series III dengan tema Peran Kewirausahaan Lokal dan Etnik dalam Membangun Ekonomi Daerah dan Pedesaan secara daring, Selasa (5/10/2021).

Dr Sofyan Sjaf, Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, mengatakan dampak etnisitas terhadap agenda pembangunan sangat ditentukan oleh peran setiap aktor. Ia pun menyebut, dominasi subyektivikasi aktor terhadap posisi etnisitas akan berdampak negatif. Misalnya, konflik identitas tidak dipungkiri akan terjadi, termasuk separatisme akibat dominasi etnis tertentu dalam kekuasaan.

Sebaliknya, katanya, dominasi obyektivikasi aktor akan berdampak positif terhadap pembangunan desa. Dosen IPB University itu pun menyebut, ekonomi berbasis kearifan lokal akan berkembang, begitu pula dengan solidaritas etnik. Hal tersebut ditunjukkan melalui praktik politik identitas etnis versus ethnodevelopment.

Ethnodevelopment merupakan paradigma baru dalam pembangunan komunitas adat yang mengarusutamakan tradisi dan kearifan lokal. “Jadi ada kerangka positifnya jika kita melihat pertumbuhan dan hadirnya nilai-nilai etnisitas di masyarakat. Jadi tidak hanya pada sisi negatif saja, tetapi sisi positifnya adalah kita mampu merumuskan konsep pembangunan yang kita sebut sebagai ethnodevelopment sebagai jalan alternatif pembangunan desa di kemudian hari,” terangnya.

Pakar sosiologi pedesaan IPB University itu menyebut, Gini Ratio Index (GRI) sebagai tools analisis untuk melihat dampak pembangunan terhadap warga penting digunakan. Terutama untuk memotret lebih dekat lagi nilai GRI desa-desa homogen dan heterogen. Hal tersebut penting untuk mengetahui ketimpangan yang ditimbulkan oleh kehomogenan atau keheterogenan etnis di suatu desa.

Menanggapi peran etnisitas tersebut, Prof Endriatmo Soetarto, Guru Besar IPB University dari Fakultas Ekologi Manusia menjelaskan bahwa faktor etnisitas sangat menonjol. Ia menerangkan, etnis besar mampu menguasai ekonomi daerah pedesaan karena mendapat penyuburan silang budaya dari luar. Sementara itu, etnis asli masih berkutat pada tingkat mikro dan tidak mampu menjadi individu yang independen seperti yang diharapkan.

Tidak hanya itu, Prof Endriatmo juga menyebut bahwa krisis budaya terjadi akibat penetrasi kapitalisme global. Dominasi budaya luar ini mengakibatkan krisis budaya nasional dan lokal lebih jauh. Padahal, identitas nasional dan lokal tersebut krusial bagi integrasi sosial, kultural, dan politik masyarakat.

Prof Endriatmo mengajak supaya semua pihak membuka dan menata ulang pembangunan dan otonomi daerah. Dengan demikian, diharapkan terjadi pemerataan kekayaan yang merupakan prasyarat untuk pembangunan itu sendiri.

“Kita berharap bahwa bentuk kewirausahaan yang dilakukan sesuai dengan bidang ekonomi dan distribusi beban tanggung jawab kepada seluruh warga negara, ini diperlukan tidak hanya untuk sehatnya pembangunan ekonomi itu sendiri, tetapi juga untuk kemantapan demokrasi dan keadilan sosial,” tutupnya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *