Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Kadisdik Kota Bogor: Tak Perlu Paksa Siswa PAUD Bisa Baca Tulis

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor bekerja sama dengan Dirjen PAUD Kemendikbud-Ristek menggelar bimtek Program Kesiapan Bersekolah Satuan PAUD Implementasi SPM PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Asana Grand Pangrango, Kota Bogor, Rabu (22/9/2021).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi menuturkan, bimtek ini untuk menyamakan persepsi antara pihak PAUD dan SD hingga orang tua dalam menyiapkan masa transisi sebelum anak menginjak di bangku SD.

“Kita meminta kepada pengurus PAUD untuk tidak menargetkan anak-anak harus bisa baca, menulis, berhitung, sehingga tidak ada beban psikologis bagi anak. Di PAUD belajar sambil bermain saja, main yang terarah sehingga mereka nantinya bisa cepat beradaptasi ketika di SD,” kata Hanafi.

Meski pada umumnya kata Hanafi, anak-anak sudah bisa membaca dan berhitung karena diajarkan orang tua, tetapi tidak semua bisa.

Untuk itu, pihaknya akan membuat forum komunikasi yang melibatkan kepala sekolah PAUD, kepala sekolah SD, orang tua dan pihak terkait.

“Jangan sampai terjadi permasalahan bagi kelangsungan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, itu saja tujuannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid PAUD Dikmas Disdik Kota Bogor, Rika Riana Riska Dewi menambahkan, bimtek PAUD ini dilaksanakan karena selama ini tidak ada persepsi yang sama antara pihak PAUD dan SD.

Selain itu kata dia, bimtek ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

“Karena masih banyak praktik yang belum optimal,” sebutnya.

Pihaknya memiliki kewenangan untuk mengelola PAUD dan mendorong kesiapan anak ke SD dengan upaya semaksimal mungkin.

“Outputnya kita akan membentuk forum komunikasi PAUD dan SD terdiri dari Himpaudi, IGTKI, pengawas, penilik, guru, orang tua dan kepala sekolah,” jelasnya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.