Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Mardiyanto Terima Keluhan Warga soal Bank Emok serta Sentra Vaksinasi yang Jauh

Anggota DPRD Kota Bogor Mardiyanto melakukan reses di Cikaret

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardiyanto melakukan reses masa sidang ke-1 tahun 2021 di Gang Madrasah RW 01 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Selasa (7/9/2021).

Di reses tersebut banyak aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan masa pandemi Covid-19 saat ini seperti penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), vaksinasi dan bantuan sosial dari pemerintah.

Menurut Mardiyanto masyarakat menginginkan PPKM ini cepat berakhir. Untuk itu dirinya menekankan kepada masyarakat agar patuh kepada aturan pemerintah agar penerapan PPKM segera berakhir.

“Saya berikan arahan kepada warga bagaimana caranya agar PPKM ini levelnya terus menurun, sehingga pandemi Covid-19 cepat berkhir,” kata Mardiyanto.

Kedua, lanjut Mardiyanto warga Cikaret juga mengeluhkan jauhnya sentra vaksinasi massal untuk warga. Menurutnya warga menginginkan sentra vaksinasi dekat dengan tempat tinggal mereka.

“Masyarakat menginginkan sentra vaksin lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga bisa mengurangi pengeluaran mereka. Saat ini masyarakat lebih antusias memgikuti vaksinasi karena pemerintah Kota Bogor sudah menyiapkan bis vaksinasi untuk warga,” jelasnya.

Ketiga, kata Mardiyanto permasalahan di warga Cikaret ini adalah bank keliling bank emok dan koperasi koperasi yang tidak berbadan hukum.

“Saat ini sudah ada peraturan daerah (perda) no 4 tahun 2021 tentang pengembangan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro. Oleh karena itu perlunya edukasi kepada masyarakat dan masyarakat harus mengetahui koperasi atau bank keliling tersebut mempunyai badan hukum atau tidak,  dan bunga-nya berapa persen,” ujarnya.

Untuk itu, Mardiyanto memaparkan dirinya akan membawa aspirasi masyarakat tersebut ke DPRD dan akan di bahas di komisi.

“Saya tampung dulu aspirasi masyarakat ini, dan nanti akan saya sampaikan di dewan,” pungkasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.