Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Tata Ruang Jabopunjur Jadi Perhatian Tiga Presiden (Bagian 4 dari 7 Tulisan)

Tata ruang Jabopunjur (Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur), adalah tata ruang yang sangat khusus. Sangat khusus, karena tidak kurang tiga presiden menaruh perhatian terhadap tata ruang Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur ini.  Seperti apa tata ruang Jabopunjur yang diharapkan tiga presiden ini? Bagaimana realisasinya sekarang? Berikut diturunkan artikel yang ditulis oleh Nellie Tiendas. [] Redaksi

Tata ruang Jabopunjur (Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur), adalah tata ruang yang sangat khusus. Sangat khusus, karena tidak kurang tiga presiden menaruh perhatian terhadap tata ruang Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur ini.  Seperti apa tata ruang Jabopunjur yang diharapkan tiga presiden ini? Bagaimana realisasinya sekarang? Berikut diturunkan artikel yang ditulis oleh Nellie Tiendas. [] Redaksi

Masa Pelaksanaan Keppres  No 48/1983

Banjir besar yang melanda Jakarta tahun 1982 menjadi momentum untuk menggalakkan kembali penataan ruangKawasan Puncak/Jabopunjur. Tujuannya, untuk mencegah kerusa kan lingkungan yang lebih parah lagi akibat perkembangan yang berlangsung pesat. Untuk itu, keluarlah Keppres No. 48/1983 sebagai pengganti Perpres No.13/1963. Pengaturan sebelumnya lebih ditekankan pada kepentingan pariwisata, menertibkan pendirian bangunan sepanjang jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalulintas menuju Puncak, serta tidak mengganggu pandangan bebas kearah pemandangan indah. Maka Keppres No. 48/1983 walaupun meliputi berbagai aspek penanganan, sasaran yang utama adalah peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air serta flora dan fauna. Penataan ruang yang dimaksud di sini mencakup berbagai kegiatan sebagai berikut :

(1) Perumusan pemanfaatan ruang (sekarang perencana an tata ruang), meliputi penyusunan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) berjangka panjang, penyusunan RUTR Bagian (untuk selanjutnya kegiatan ini disepakati dicakup oleh kegiatan yang  pertama) dan penyusunan program pemanfaatan ruang dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)

(2) Perwujudan pemanfaatan ruang, meliputi penyusun an RTR (Rencana Teknik Ruang) dan Penyiapan Ruang.

(3) Pengendalian tata ruang (sepadan dengan Pengendalian Pemanfaatan Ruang menurut UU No. 24/1992), meliputi pengawasan dan tindakan turun tangan dalam pemanfaatan ruang. Dengan demikian, Keppres mengamanatkan penyusunan rencana tata ruang. Rencana tersebut harus ditetapkan agar dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang berkekuatan hukum. Untuk landasan penanganan kawasan Puncak, disusun RUTR yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. RDTR diamanatkan dalam Dalam Keppres No. 48/1983 diamana tkan dalam Keppres No. 48/1983 untuk ditetapkan (disahkan) ole h Menteri Dalam Negeri. Namun, dalam kenyataannya, disepakati landasan hukum RDTR adalah Peraturan Daerah Tingkat II Rencana Teknik Ruang karena merupakan penjabaran lebih lanjut dari RDTR, yang tidak perlu penetapan, tetapi cukup mengikuti persyaratan teknik/standar teknik yang telah disepakati bersama atau peraturan yang berlaku, seperti peraturan bangunan, garis sempadan dan sebagainya.

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *