Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Rencana Revisi RPJMD 2019-2024 Terancam Batal, Sri Kusnaeni Sebut Pemkot Bogor Lambat Tuntaskan Revisi Perda RTRW

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana melakukan Revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024. Namun hal tersebut terkendala dikarenakan revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor belum tuntas.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni, menyoroti lambatnya kinerja Pemkot Bogor dalam menuntaskan Revisi Perda RTRW.

Menurutnya, Pemkot dinilai lambat dan tidak maksimal dalam mengawal proses revisi Perda RTRW. Padahal, Perda RTRW sudah disahkan oleh DPRD Kota Bogor dalam Rapat paripurna pada 9 Juni 2021 dan menjadi salah satu landasan penting bagi rencana Pemkot untuk melakukan Revisi RPJMD Kota Bogor 2019-2024.

“Sekarang sudah akhir Agustus, artinya sudah hampir tiga bulan sejak revisi perda RTRW di paripurnakan oleh DPRD Kota Bogor. Namun hingga sekarang Perda tersebut belum mendapatkan evaluasi dan nomor register dari Gubernur. Ini menunjukkan ketidakseriusan Pemkot dalam mengawal proses Perda tersebut,” ucap Sri Kusnaeni, Senin (23/8/2021).

Politisi PKS itu menegaskan bahwa Perda RTRW menjadi Perda yang sangat penting, karena Pemkot harus segera menyelesaikan Rancangan Revisi Perda RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Untuk dapat menyelesaikannya butuh mengacu kepada Perda RTRW hasil revisi.

“Sekarang sudah akhir 2021, yang artinya tersisa tiga tahun lagi RPJMD dapat diberlakukan. Sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 pada Pasal 342 Ayat 2 disebutkan bahwa RPJMD dapat dilakukan perubahan maksimal di sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun. Ini berarti kalau Revisi Perda RTRW tidak diselesaikan segera, rencana Revisi RPJMD Kota Bogor terancam batal dan tidak bisa dilaksanakan. Ini akan menjadi preseden buruk bagi Kota Bogor,” tegasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.