Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Wabup Bogor Minta Kemenkes Mudahkan Pencairan Klaim RS Tangani Covid-19

BOGOR-KITA.com, CISARUA – Empat Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor mulai mengalami kendala keuangan menyusul sulitnya penagihan pencairan biaya perawatan pasien covid-19 ke Kementerian Kesehatan RI.

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, klaim penagihan piutang 4 RSUD ke Kementerian Kesehatan mengalami kesulitan.

Bayangkan, kata Iwan, terakhir pembayaran klaim oleh Kemenkes ke empat RSUD ini dilakukan pada Desember tahun 2020 lalu.

“Sekarang kan sudah hampir enam bulan, tapi masih tetap piutangnya belum dibayar,” ujar Iwan Setiawan kepada wartawan, Kamis (1/7/2021).

Ia meminta agar Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan untuk memudahkan regulasi penagihan agar tidak jangan terlalu banyak birokrasi.

“Jangan terlalu ribet lah, karena ini darurat, karena kalau ngomong darurat apapun buka bila perlu bendungan saja dijebol,” ungkapnya.

Jadi berbicara darurat, lanjut dia, ada kelonggaran aturan penagihan piutang, Pemerintah Pusat atau Kemenkes harus membuka lebar.

“Jangan punya pemikiran kita di daerah akan menyalahgunakan anggaran itu, itu tidak ada,” bebernya.

Ia mencontohkan, RSPG saja yang notabenenya rumah sakit Kemenkes memiliki tagihan hampir Rp32 miliar yang belum dibayar terhitung dari bulan Januari hingga Juli 2021 ini.

Belum lagi RSUD Cibinong, Ciawi, Leuwiliang dan Cileungsi yang masing-masing tagihannya mencapai Rp40 miliar.

“Kan ini akan berdampak pada keuangan daerah, bisa goyang keuangan kita,” tegasnya.

Bahkan, ia menambahkan, ada beberapa rumah sakit swasta yang terkendala obat-obatan,”Belum lagi untuk pembelian APD, bayar Nakes,” terangnya.

Soal penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah akan terus serius dan komit menanganinya. Hanya saja, Pemerintah Pusat agar lebih memudahkan soal anggaran ke daerah khususnya rumah sakit-rumah sakit yang akan mengklaim piutangnya.

“Jangan kami di daerah dipaksa untuk menerapkan kebijakan pusat, tapi kebutuhan kita di daerah malah ditahan, karena ini darurat ini harus di buka, Keuangan juga harus ada langkah yang longgar,” tandasnya. [] Danu

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.