Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Siap Awasi Proses PPDB 2021

Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Jabar lakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4/2021). (Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD Jabar).

BOGOR-KITA.com, KABUPATEN SUMEDANG – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan, siap mendorong dan mengawasi dinas pendidikan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SLB secara online.

Terutama dalam hal ini membahas masalah-masalah faktual bagaimana persiapan dan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4/2021).

“Kami dari Komisi V terus mengupayakan backup agar pelaksanaan PPDB yang tertib dan transparan. Terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakaan di saat pandemi Covid-19,” ucap Gus Ahad, sapaan Abdul Hadi.

“Kami akan terus kawal dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah,” imbuhnya.

Abdul Hadi pun mendorong, Pemprov Jabar agar lebih memperhatikan lagi keberadaan Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang. Pasalnya sampai detik ini KCD Wilayah VIII tersebut masih belum memiliki kantor yang definitf.

“Kami berharap di wilayah VIII ini zero case dan ditambah doa kami agar kantor ini disegerakan mempunyai kantor yang layak. Bisa jadi tempat yang representatif, karena ini masalah citra provinsi artinya pemrpov serius dalam mengurusi OPD nya,” tutupnya. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *