Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Soal PTM, DPRD Kota Bogor Pertanyakan Kesiapan Prokes di Sekolah

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pertanyakan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan dibuka oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada bulan Juli mendatang.

Anggota DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani mengatakan dalam membukan PTM tersebut, seperti apa protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan sekolah seperti jaga jarak, kapasitas perkelas dan lainnya.

“Sebelumnya kita akan kontrol sampai mana kesiapan sekolah menggelar PTM, kalau saya lebih awere untuk tingkat TK dan SD yang masih agak rawan, tapi semua itu bisa berlangsung kalau ada izin dari orang tua murid,” ucap Devie kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Politisi Partai Nasdem ini, menerangkan, DPRD melalui Komisi IV sudah melakukan rapat kerja dengan dinas pendidikan Kota Bogor terkait pelaksanaan PTM ini, menurutnya Dinas Pendidikan akan mempersiapkan sitem apa yang akan di gunakan di PTM nanti, apakah akan dilakukan dengan sisitim shif disetiap kelas. Yang pasti kapasitas satu kelas harus di isi sebanyak 50 persen.

“Guru juga selain melakukan PTM harus tetap juga melakukan pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Jadi PTM dilakukan dengan sistem shif,” terangnya.

Wanita yang biasa disapa DPS ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan PTM tenaga pendidik harus wajib di vaksin terlebih dahulu. namun lanjut DPS saat ini hanya tenaga pendidik yang statusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah sudah dilakukan vaksinasi.

“Untuk tenaga pendidikan yang ASN itu sudah semua di vaksin. Jika PTM di buka itu tenaga pelajar wajib di vaksin dulu. Bulan Juuli sudah fix PTM di buka, namun baru 30 persen saja dengan lokasi sekolah di zona hijau saja,” jelasnya.

DPS mengaku belum setuju jika tingkat TK dan SD dilakukan PTM, karena mereka belum mengerti bahwa penyakit Covid-19 ini berbahaya.

“Bisa apa enggak guru mengawasi murid untuk menerapkan prokes di sekolah. Di coba boleh, tapi harus ada evaluasi dari Dinas Pendidikan,” tutupnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.