Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pemprov Jabar Siapkan Pergub Ketahanan Pangan

BOGOR-KITA.com, KOTA BANDUNG –  Saya sedang persiapkan Pergub untuk implementasikan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan. Ruang lingkupnya terkait produksi pangan, cadangan pangan, ekspor-impor, kebutuhan konsumsi pangan, distribusi, hingga penganekaragaman pangan.

Hal ini dikemukakan Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang datang mengecek implementasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (25/1/2021).

Turut hadir dalam acara ini antara lain Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad Dofiri, Pangdam III/Siliwangi Nugroho Budi Wiryanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, hingga anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin.

Kepada rombongan Baleg DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Baleg DPR RI Willy Aditya, Ridwan Kamil mengatakan bahwa pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor yang bertahan bahkan tumbuh di masa pandemi global Covid-19.

Ridwan Kamil menjelaskan bahwa di Jawa Barat ada gerakan mendukung diversifikasi pangan, mulai dari kampanye diversifikasi pangan hingga gerakan pangan lokal serta mind maps atau pemetaan kebijakan ketahanan pangan di Jawa Barat berkaitan dengan digital, emergency (kedaruratan), swasembada, dan zonasi ketahanan.

“Saya simpulkan bahwa visi-misi di UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ini sedang kami terjemahkan. Kelebihannya, kami punya big data,” ujarnya. [] Admin/Jabarprov.go.id

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *