Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Ini Skenario KPU Bogor Soal Kursi DPRD untuk Pemekaran Bogor Barat

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemekaran Kabupaten Bogor Barat sudah di depan mata dengan rencana penyerahan dokumen persetujuan bersama gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat diwakili Kementerian Dalam Negeri, Selasa (15/12/2020).

Terkait hal itu, KPU juga bersiap diri untuk membuat skenario pengisian calon legislatif di calon daerah otonomi baru tersebut, termasuk menentukan komposisi daerah pemilihan atau dapil.

Hal itu dikatakan anggota KPU Kabupaten Bogor divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, Herry Setiawan, Selasa (15/12/2020).

“KPU Bogor sedang melakukan pematangan berbagai skenario untuk mengisi kursi DPRD di calon daerah otonom baru termasuk distrik magnitude atau pembagian dapil DPRD kabupaten Bogor dan bakal Kabupaten Bogor Barat,” ujar Herry.

Dalam skenario itu nantinya DPRD Kabupaten Bogor Barat akan diisi 50 kursi dari Dapil 4 dan 5. Jika kurang akan diisi oleh caleg perolehan suara terbanyak pada urutan peringkat berikutnya sampai memenuhi kuota 50 kursi.

“Sementara itu untuk kursi DPRD kabupaten Bogor induk yang akan ditinggalkan anggota legislatif dari dapil 4 dan 5 akan diisi oleh caleg DPRD suara terbanyak pada urutan peringkat berikutnya dari dapil 1, 2, 3 dan 6 sampai terpenuhi kuota 55 kursi,” imbuh Herry.

Terkait dengan pemekaran Bogor Barat KPU tetap memantau perkembangan aktual yang terjadi setelah penyerahan dokumen persetujuan bersama antara Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat.

“KPU Bogor tetap memantau apapun perkembangan yang terjadi antara Pemkab Bogor, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat”  kata Herry yang mantan wartawan. [] Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *