Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Cegah Penyelewengan, Pengamat: Data Bansos Perlu Diverval Bottom Up

BOGOR-KITA.com, RUMPIN – Untuk mencegah penyelewengan yang diakibatkan oleh tidak akuratnya data penerima bantuan sosial, maka diperlukan verifikasi dan validasi (verval) secara bottom up (data dari bawah) bukan top down (data dari atas).

Demikian diungkapkan Prof Dr Asep Warlan Yusuf SH MH, pengamat sosial dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan (Unpar) Bandung saat dihubungi wartawan media ini, Senin (3/8/2020).

Dikatakan Asep Warlan, ketidakakuratan data serta lemahnya integrasi dan koordinasi data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) terutama untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19, membuat beberapa pihak dan oknum tidak bertanggungjawab melakukan praktik kecurangan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Dia mengungkapkan, saat ini memang masih terjadi dan ditemukan adanya sejumlah ketidakseragaman data yang dimiliki antara pemerintah pusat dan daerah. “Padahal seharusnya, basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) secara kuat, mengikat dan akurat,” tegas Asep Warlan.

Dia menjelaskan, adanya beberapa temuan kasus di lapangan terkait bansos seperti bantuan yang salah sasaran, tidak sinkronnya koordinasi lintas sektoral dan lain – lain, merupakan indikasi dari lemahnya sistem dan tidak akuratnya verval data yang dipakai saat ini. “Pelaksanaan verval data itu kan untuk sinkronisasi dan akurasi. Maka seharusnya yang dilakukan dalam verval itu adalah dengan sistem verval  bottom up (data dari bawah), bukan top down (data dari atas) dan bersifat mengikat. Contohnya seperti basis data yang ada di KPU dan BPS,” ujar Asep Warlan. [] Fahry

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *