Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Kunjungan ke Sekolah di Bogor, Nadiem Sebut Dirinya Tidak Ingin PJJ

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim menyatakan bahwa dirinya  tidak ingin pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti ini terjadi. Dirinya menginginkan semua anak belajar tatap muka. Kata Nadiem, PJJ ini bukan kebijakan pemerintah, tapi PJJ ini dilakukan karena terpaksa, sebab pilihannya ada pembelajaran atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan.

Itu dikemukakan mantan bos Gojek itu saat mengunjungi SDN Polisi 1 di Jalan Paledang, Kota Bogor, Kamis (30/7/2020).

Nadiem didampingi oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Sesampainya di lokasi Nadiem Makarim langsung melihat salah ruang kelas yang sedang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan cara online melalui salah satu aplikasi.

“Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan sama sekali dan kita ingin secepat mungkin anak anak kembali ke sekolah, karena tidak ada yang bisa menggantikan pembelajaran tatap muka, di situ kita bisa melihat emosi anak, bisa merasakan energi anak sehingga kita bisa melihat dia lagi sehat,” jelasnya.

Setelah itu, Nadiem melakukan diskusi dengan para guru dan meminta masukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

Nadiem mengatakan, dirinya selalu mendengar dalam kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masalah pertama yang dialami orang tua adalah biaya kuota atau pulsa dan kedua adalah kurikulum.

“Untuk pencapaian semua kurikulum itu sangat sulit di masa PJJ, dan masalah kuota, ada juga kesulitan dalam aspek Teknologi informasi komunikasi (TIK),” katanya.

Sementara, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menuturkan di luar sana masih menemukan banyak sekali persoalan seperti infrastruktur, permasalahan kurikulum. 

Untuk infrastruktur, lanjut Bima  Pemkot Bogor akan mengalokasikan di anggaran perubahan dan anggaran tahun 2021.

“Saya perintahkan diskominfo mengecek daerah mana yang infrastruktnya perlu kita intervensi dana, kita akan bangun supaya aksesnya sama,” tandasnya. [] Ricky

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *