Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Pemkab Bogor dan DPRD Siap Tidak Rapat di Hotel

Adang Suptandar

BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan DPRD mendukung dan menyatakan siap menghemat anggaran dengan tidak menggelar rapat di hotel sesuai instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.

Kesiapan tersebut dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Adang Suptandar dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Barkah kepada PAKAR secara terpisah di Cibinong, Jumat (7/11).

Tim Transisi Jokowi-JK mencatat angka Rp18 triliun yang dikeluarkan pemerintah untuk rapat di dalam dan luar kota. Dalam catatan Tim Transisi pemerintah menghabiskan anggaran sampai Rp11,6 triliun untuk rapat di dalam kota, sisanya untuk di luar kota

Adang mengemukakan mendukung kebijkaan pemerintah yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggelar kegiatan kedinasan di hotel yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kalau sudah aturan, kita harus ikuti. Saya sendiri belum jelas juga aturannya, tapi pemkab Bogor siap melaksanakannya,” tutur Adang.

Dikatakan Adang, selama ini, kegiatan dinas baik yang berbentuk sosialisasi ataupun bimbingan teknis (bimtek) di hotel dikarenakan kurangnya fasilitas ruang atau gedung yang dimiliki Pemkab Bogor.

“Gedung yang kita punya kecil-kecil, tapi ya balik lagi, karena sudah aturan, ya harus dijalankan. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya saja,” singkat Adang.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Barkah menilai, kebijakan yang melarang aparatur pemerintahan menggelar rapat di hotel merupakan langkah maju dari Presiden Jokowi.

“Kita tahu ini instruksi Jokowi dan harus dijalankan. Dari pada uang itu dihambur-hamburkan hanya untuk acara seremoni di hotel, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan warga yang selama ini belum tercover, untuk pendidikan atau kesehatan misalnya,” kata Barkah. [] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *