Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

5 Kepala Daerah Bodebek Kembali Surati Kemenhub Hentikan Operasi KRL

Penumpang KRL senin pagi

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Lima kepala daerah di Bodebek meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi kembali menyorot kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang terus mengoperasikan kereta api listrik atau KRL

Sorotan itu muncul dalam rapat koordinasi melalui saluran video conference, Selasa (5/5/2020).

Semua kepala daerah di Bodebek hadir, meliputi Walikota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Yasin, Walikota Depok Mohammad Idris, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Kelima kepala daerah membahas seputar rekomendasi-rekomendasi untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyusul temuan tiga orang yang dinyatakan positif Covid-19 hasil tes swab secara acak kepada penumpang KRL di Stasiun Bogor beberapa waktu sebelumnya.

“Semua sepakat untuk mengirimkan surat segera. Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi, tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub,” ungkap Bima Arya didampingi Kepala Dinas Perhubungan Eko Prabowo.

Ia menjelaskan, 5 kepala daerah Bodebek sepakat meminta Kemenhub untuk menghentikan layanan commuterline dan berkoordinasi untuk mewajibkan perusahaan pengecualian PSBB yang masih beroperasi agar menyediakan layanan transportasi antar jemput bagi karyawannya.

“Opsi kedua, apabila kebijakan itu tidak diambil oleh pemerintah pusat, maka kita meminta agar diterapkan aturan yang ketat. Contohnya seperti yang para kepala daerah sampaikan, pertama adalah penambahan gerbong, pengaturan kembali jam operasional misalnya ditambah lagi jamnya, tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun, misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekedar main tidak bisa,” jelasnya.

Selanjutnya, draft tersebut akan disusun menjadi surat rekomendasi dan ditandatangani lima kepala daerah.

“Besok akan kami kirim ke pusat. Kami juga akan lampirkan hasil tes swab di Stasiun Bogor di mana tiga penumpang positif, beserta tes swab di stasiun yang ada di Bekasi sebagai bahan menentukan kebijakan ,” pungkasnya. [] Hari/prokompim

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *