Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik◆Yantie Rachim Apresiasi Perjuangan Atlet Perempuan di Porprov Jabar 2026◆Menjelajahi EIGER Nature, dari Jembatan Gantung 543 Meter hingga Wisata Budaya di Megamendung Bogor◆Ular Sanca Sepanjang 5 Meter Dievakuasi dari Area SDN 1 Rumpin

Kebijakan Bima dan SKPD tak Nyambung

BOGOR-KITA.com – Kebijakan yang dikeluarkan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto tak nyambung dengan satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Hal itu sangat disayangkan karena sejak dilantik, kebijakan yang dikeluarkan tidak terealisasi dengan baik. Penilaian ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor, Najamudin kepada PAKAR di Ruang Rapat III DPRD Kota Bogor, Kamis (6/10).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mencontohkan kebijakan Bima tentang pedagang kaki lima (PKL). “Pantauan saya kebijakan yang dikeluarkan Bima tidak nyambung dengan bawahannya atau SKPD yang dipimpinnya sendiri. Bima sudah melakukan bebersih di kawasan MA Salmun dan berjanji merelokasi dalam jangka waktu sekian bulan. Tapi nyatanya sampai hari ini tak ada realisasi, PKL luntang-lantung karena sebagian tak memiliki tempat,” ungkap Najamudin.

Seharusnya, kata Najamudin, sebelum mengeluarkan kebijakan dirapatkan secara internal dengan SKPD terlebih dahulu. Apalagi jika kebijakan itu sudah disampaikan ke media massa, harus dirapatkan lagi dan diingatkan kepada SKPD yang membawahi program itu.

“Beliau harus memberikan penekanan lagi tentang kebijakan itu kepada SKPD,” tandasnya.

Najamuddin meyakini, kalau koordinasinya sudah tepat, seluruh program akan terealisasi dengan baik. Tidak seperti sekarang, kebijakan yang dikeluarkan hanya menjadi janji-janji yang tak ditepati.

Ada contoh lain terkait perizinan. SKPD mengatakan semua sudah clear. Ternyata setelah walikota meninjau ke lapangan, ditemukan fakta yang tak sesuai dengan apa yang dikatakan sudah clear. “Itu artinya, kebijakan yang dikeluarkan walikota tidak direalisasi dengan baik oleh SKPD,” jelas Najamudin.

Najamuddin mengimbau agar semua kebijakan dikoordinasikan dengan baik agar tidak dikomplen masyarakat.  ”Saya minta semua dinas juga mengikuti kebijakan pimpinannya. Jangan sampai terjadi, kebijakan sudah keluar, SKPD tiarap seolah-olah tak tahu apa-apa,” tandasnya.[] Harian PAKAR/Admin

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *