Bogor-Kita.com — Berita dan Wisata | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Ade Yasin Soal Pejabat Terkena OTT: Ini Harus Jadi Pelajaran

BOGOR-KITA.com, TAMANSARI – Ini harus jadi pelajaran. Demikian secara tegas dikemukakan Bupati Bogor Ade Yasin terkait dua pejabat Kabupaten Bogor yang tertangkap tangan Polres Bogor.

Kedua pejabat berinisial IR dan FA tersebut, pada  Kamis (5/3/2020) ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dikenakan pasal 12a dan Pasal 12B UU Tipikor dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

Ade Yasin mengatakan, persoalan hukum kedua pejabat tersebut diserahkan kepada aparat hukum.

Bupati mengatakan, dirinya, baik dalam acara formal dan non formal selalu berpesan untuk hati hati.

“Ketika kita salah menerapkan aturan, perizinan pasti ada dampak,” kata Bupati saat memimpin bersih bersih Setu Tamansari di Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jumat (6/3/2020).

Ade Yasin menegaskan Pemkab Bogor sudah menerapkan sistem pembayaran melalui rekening.

“Kita sedang beres beres, sedang mengubah sistem, sudah tidak ada pembayaran tunai, sekarang harus melalui rekening, sudah cashless,” tegas Bupati.

Pemkab Bogor, imbuh Bupati, saat ini sudah menuju zona integritas. Menuju zona integritas ini, imbuh Bupati, menjadi perintah saya tidak hanya kepada staff saya, tapi juga kepada saya sendiri.

Kasus ini, kasus ini harus menjadi pelajaran.

“Instruksi saya, ke depan ini harus jadi pelajaran,” katanya.

Terkait bantuan hukum, Ade Yasin mengatakan, kasus gratifikasi, narkoba, tidak boleh didampingi pemda.

“Kami ikuti aturan, pemda tidak memberikan bantuan hukum. Dari keluarga sudah ada pendamping hukum,” tutupnya. []Hari

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *