Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Plt Bupati Indramayu Minta Data PMKS Valid

BOGOR-KITA.com, Indramayu – Pelaksana Tugas Bupati Indramayu H. Taufik Hidayat mengatakan, penanganan dan pendataan Penyandang Masalah Kesejateraan Siosial (PMKS) merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial secara adil dan merata.

“Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah mengupayakan kesejahteraan sosial segera terwujud dan seimbang melalui penanggulangan masalah sosial,” katanya saat memberikan sambutan Sosialisasi Pendataan PMKS, di Gedung PGRI Indramayu, Selasa (18/2/2020).

Dijelaskan Taufik, kondisi PMKS adalah seseorang atau kelompok yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani atau rohani maupun sosialnya secara memadai dan wajar.

Diharapkan Kata Taufik, pendataan PMKS di Kabupaten Indramayu harus valid dengan data lembaga statistik dalam mendukungya percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk di dalamnya untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial.

“Saya harapkan pendataan PMKS ini harus valid, jangan sampai selama ini data yang kita miliki ternyata berbeda dengan data dari BPS. Oleh karena itu apabila sudah valid dan aman ini akan mendukung untuk pengentasan kemiskinan, termasuk berbagai tahap dari mulai perencanaan sampai dengan pengendalian harus matang,” harapnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indramayu Marsono memaparkan, pihaknya berupaya memfasilitasi program penanganan dan pelayanan sosial bagi PMKS yang outputnya secara langsung akan menyentuh kepada Standar Pelayanan Minimum (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8/2018.

Dengan demikian Kata Marsono, kegiatan pendataan PMKS yang sudah kedua kalinya itu dapat didukung dari stakeholder terkait dan menjadi tanggung jawab bersama secara menyeluruh dalam membangun Indramayu yang sejahtera.

“Saya harapkan adanya partisipasi dari stakeholder terkait dan dunia usaha serta masyarakat umum, sehingga hasil dari pembangunan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat, bak kesenjangan sosial, ekonomi maupun budaya,” tuturnya. [] Charles

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *