Bogor-Kita.com | Jumat, 20 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Pendamping Sanggah Menyunat Dana PKH di Desa Cisalada

BOGOR-KITA.com, CIGOMBONG – Adanya dugaan ‘menyunat’ dana Program Keluarga Harapan (PKH), kisaran di angka Rp 50 ribu-Rp 200 ribu di Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, yang membuat Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi, ‘turun gunung’ ke kantor desa setempat. Disanggah oleh petugas pendamping PKH.

“Adanya potongan itu tidak benar, karena pengambilan uang PKH oleh masing-masing penerima. Sesuai rekening yang dia dapat, jadi kami tidak pernah memotong,”sanggah Yanti pendamping PKH Desa Cisalada saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2020).

Sementara itu, Tomi Kasie Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PKM) Kecamatan Cigombong menyampaikan, rapat koordinasi dengan Dinsos Kabupaten Bogor, guna melakukan chek and rechek soal adanya dugaan pemotongan hak bagi penerima PKH.

“Dari hasil rapat kordinasi dan sekaligus konsolidasi dengan Pak Rustandi, yang menghadirkan pihak terkait. Semuanya sudah Islah. Verifikasi juga disaksikan oleh aparatur, masyarakat dan lainya,”jelasnya.

Dijelaskannya, munculnya dugaan adanya pemotongan dana PKH di Desa Cisalada tersebut, diakuinya, setelah ada pengaduan warga. Bahkan videonya pun viral di media sosial. Akhirnya, masalah itu pun menjadi perhatian publik dan direspon oleh lembaga terkait.

“Dan hasil tadi terkait pengaduan dan lain sebagainya langsung dengan pihak terkait saling islah saling klarifikasi saling memaafkan,”terangnya.

Ditambahkannya, kedepan diperlukan data akurat bagi penerima PKH. Sehingga tidak ada lagi persoalaan sama yang mendera. Agar realisasi anggaran program bantuan pemerintah pusat tersebut tidak ada masalah.

“Saya berharap, pertama yang saya garisbawahi saya setuju dengan statment komisaris KPK ketika  ketemuan dengan pak mensos itu, yang pertama KPK menyarankan terkait bantuan-bantuan sosial, pertama adalah terkait data, data inilah yang harus betul-betul diklarifikasi divalidasi sehingga tidak ada lagi data yang istilahnya samar,”tukasnya. [] Asep Rendra

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan.