Bogor-Kita.com | Kamis, 19 November 2026
BREAKING Mulyani Ajak Generasi Muda Kenali Peran DPRD dan Pahami Nilai Demokrasi Sejak Dini◆Pasca Kecelakaan Maut Biskita, Dedie Rachim Minta Sopir Bus dan Angkot Diberi Pembinaan◆Jembatan Jalur Alternatif Puncak Longsor, DPU Turunkan Alat Berat, Ditargetkan Rampung Sebelum Nataru◆Peleburan Aluminium di Sukamulya Rumpin Disorot, Pekerja Diduga Tanpa APD dan Limbah Jadi Kekhawatiran◆Kelurahan Gunung Batu Jemput Bola Aktivasi IKD, Prioritaskan Lansia dan Warga Berkebutuhan Khusus◆Cairkan JHT Tak Perlu Calo, Ini Cara Klaim lewat JMO dan Lapak Asik

Ambil Alih Pasar Cikampek 1, Bupati Karawang Dilaporkan ke Bareskrim  

BOGOR-KITA.com, KARAWANG – PT. Aditya Laksana Sejahtera (ALS) melaporkan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana ke Bareskrim Polri. Dalam laporan bernomor LP/B/1009/XI/2019/BARESKRIM, tertanggal 29 November 2019, Bupati dan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Karawang, RG dilaporkan atas tuduhan kekerasan terhadap orang/barang secara bersama-sama serta penyalagunaan wewenang. 

Direktur PT. ALS, drg. Henni Hadadde kepada BOGOR-KITA.com mengatakan, bahwa Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dalam penanganan terhadap permasalahan Pasar Cikampek 1 disebutnya telah kelewatan batas dengan masuk ke Pasar Cikampek 1 tanpa dasar hukum. 

“Mau menjadi provokator, masuk ke pasar dengan membawa ormas yang katanya mau eksekusi. Kalau eksekusi ada prosedur hukumnya dan bukan pihak pemenang yang melakukan eksekusi, tetapi pihak pengadilan dan sebelumnya semua pihak berperkara dikumpulkan untuk melakukan yang namanya aanmaning,” paparnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (30/11/2019). 

Menurut Henni, penanganan yang kelewat batas tersebut adalah tindakan menyuruh orang untuk melakukan perusakan di Kantor PT. ALS.

“Kantor kami diacak-acak orang suruhan RG, dengan bukti sebuah video yang telah kami serahkan ke Bareskrim,” tegasnya. 

Semakin banyak yang dilakukan Pemkab melalui Disperidag Karawang, lanjut Henni, semakin baik untuk PT. ALS, karena mereka ASN dan ada aturan hukum yang mengatur ASN.

“RG telah salah kaprah mau mengelola dan mau mengambil alih aset. Mahkamah Agung  sendiri mengatakan tidak pernah ada putusan untuk eksekusi dan hanya menolak gugatan, karena yang dipermasalahkan hanya SHGB dan bukan permasalahan aset dan pengelolaan,” ungkapnya. [] Iskandar

 

0 Komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *